Buruh Lancarkan Demo Hari Ini ke Gedung DPR RI, Suarakan Penolakan Kenaikan BBM

TRIBUNGAYO.COM - Aksi demo besar-besaran dilaporkan akan dilancarkan hari ini, Selasa (6/9/2022) di Gedung DPR RI di Jakarta.

Buruh menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami kenaikan pada Sabtu lalu.

Aksi demo dilancarkan Partai Buruh bersama serikat pekerja dan elemen buruh.

Dikutip dari Tribunnews.com, adapun agenda aksi ini kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyerukan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang resmi diumumkan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut rencananya akan diikuti ribuan orang yang dipusatkan di depan gedung DPR RI.

"Rencana akan diikuti 3.000-5.000 orang. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Senin (5/9/2022).

Berdasarkan rencana, aksi yang akan diikuti oleh dominan para buruh di Jabotabek ini akan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang bakal disampaikan oleh kaum buruh termasuk juga soal desakan menaikkan gaji para buruh.

Baca juga: Harga BBM Naik, Kemnaker Sedang Mengkaji Kenaikan Upah Pekerja

"Mengusung 3 (tiga) tuntutan, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan naikkan UMK 2023 sebesar 10 hingga 13 persen," bebernya.

Tak hanya di Jabodetabek, aksi serupa juga akan digelar di beberapa daerah dengan tuntutan yang sama.

Setidaknya total akan melibatkan puluhan ribu buruh di berbagai daerah di Indonesia.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," ucap dia.

Untuk yang berada di daerah, para buruh akan menggelar aksi di depan kantor Gubernur wilayah masing-masing.

Mereka menuntut agar pimpinan daerah mampu mendengar aspirasi, sehingga memberikan masukan kepada Presiden hingga anggota DPR untuk membatalkan kenaikan harga BBM 

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," tukas dia.

Baca juga: Mobil Tua Diatas 1.500 CC Bisa Dapat BBM Subsidi Jenis Pertalite, Ini yang Harus Dipenuhi

Diketahui, pemerintah telah resmi menaikan harga BBM bersubsidi termasuk jenis Pertalite dan Solar.

Untuk saat ini, harga per liter untuk bensin Pertalite sebesar Rp 10.000 dari harga sebelumnya Rp 7.650 sedangkan untuk Solar kini harga per liter-nya senilai Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5.150.

Tak hanya untuk BBM bersubsidi, pemerintah juga menaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

Kini harga bensin dengan Research Octane Number (RON) 92 itu senilai Rp14.500 per liter, sebelumnya seharga Rp12.500 per liter.

Kenaikan harga BBM itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) sekitar pukul 14.30 WIB.

Bukan di Istana Negera

Presiden Partai Buruh dan juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi demo akan berlangsung sekira pukul 10.00 WIB di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta. 

Said Iqbal mengklaim aksi serentak ini akan diikuti oleh 3.000 hingga 5.000 massa.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Demo di Kantor DPR Aceh, Tolak Kenaikan Harga BBM

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Iqbal, dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022). 

Adapun tujuan dari aksi kali ini, selain menolak kenaikan BBM, pihaknya juga meminta DPR untuk memastikan, mendesak, dan mendorong pemerintah untuk memastikan BBM kembali ke harga semula.

Jika pemerintah tetap tidak mengindahkan tuntutuan ini, Said Iqbal memastikan KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi-akss lanjutan yang lebih besar bahkan hingga aksi mogok nasional.

"Aksi ini bila tidak didengar oleh pemerintah, bisa dipastikan KSPI dan partai buruh akan menggelar aksi-aksi lanjutan bahkan aksi besar-besaran," jelas Iqbal.

"Mogok nasional menjadi salah satu pilihan bila mana aksi-aksi ini tidak didengar oleh pemerintah, gubernur, bupati, walikota, DPR maupun DPRD," ujarnya.

Tanggapan Jokowi

Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa memprotes pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Baca juga: Meski Harga BBM Naik, Pertamina Tetap Berlakukan Pembatasan Pembelian BBM Melalui MyPertamina

Unjuk rasa rencananya akan digelar pada Selasa (6/9/2022).

Pihak yang akan berunjuk rasa besar-besar satu di antaranya Serikat buruh.

Mereka bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 33 provinsi.

Terkait hal tersebut Presiden Jokowi meminta agar penyampaian aspirasi dikakukan dengan cara yang baik.

“Sampaikan dengan cara-cara yang baik ya,” kata Presiden Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin, (5/9/2022).

Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan rencana aksi unjuk rasa tersebut.

Menurut Presiden Jokowi Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Ya ini kan negara demokrasi,” katanya.

Baca juga: Ini Tarif Baru Angkutan Takengon - Banda Aceh Setelah BBM Naik

Respons intelijen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dari Pertalite, Solar dan Pertamax yang berlaku pada Sabtu, (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Terkait kenaikan harga BBM hal tersebut,  Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memungkiri bakal terjadi aksi unjuk rasa di berbagai tempat di wilayah Indonesia.

Namun Juru Bicara BIN, Wawan Purwanto meminta para pendemo mengikuti aturan main.

"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal- hal yang tak diinginkan," kata Wawan dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Minggu (4/9/2022).

Selain itu lanjut Wawan, masyarakat diharapkan ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat.

BIN lanjut Wawan juga akan terus memantau Indonesian Crude Price(ICP).

"Perkembangan ICP terus dimonitor sebab suasana geopolitik dan proyeksi dunia masih akan dinamis. Perang Rusia - Ukraina sangat berpengaruh terhadap energi global," ujar Wawan.

Baca juga: Pengawasan BBM Bersubsidi Diperketat, Kapolres Aceh Tenggara: Tidak Boleh Beli Pakai Jerigen

Diketahui subsidi Rp 502 triliun dihitung berdasarkan rata-rata harga Indonesian Crude Price (ICP) yang bisa mencapai US $ 105 per barel dengan kurs Rp 14.700 per dolar AS.

Menurut Wawan juga, pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian.

Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat seiring membengkaknya nilai subsidi yang mencapai Rp. 502 triliun.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp. 198 Triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar. Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502 triliun.

Angka itu sudah membengkak Rp. 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Sebanyak 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. 

Padahal, menurut Presiden Jokowi, pemberian subsidi seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.

Akhirnya pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: 4 Penimbun BBM Subsidi Ditangkap di Nagan dan Aceh Selatan, Polda Aceh Sudah Ungkap 17 Kasus BBM

Pengalihan subsidi BBM akan ditujukan pada Bantuan Tunai Langsung BBM sebesar Rp 12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Yakni sebesar Rp 150 ribu per bulan mulai September selama empat bulan.

Subsidi upah Rp 9,6 triliun juga diberikan kepada  kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.

Selain itu juga diberikan bantuan 2,17 triliun kepada angkutan umum, ojek online dan nelayan.

Dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi APBN bisa jebol. 

Terlebih konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan. 

Langkah pemerintah menaikkan harga BBM terjadi mengingat saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata 105 dollar AS per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang hanya 63 dollar AS per barel.

"Besaran kenaikan BBM ini diharapkan masih pada angka moderat, dan masih terjangkau masyarakat sehingga inflasi dan daya beli masyarakat dapat terjaga," kata Wawan.

Baca juga: Rafli Minta Presiden Jokowi Cabut Kebijakan Menaikan Harga BBM, Dinilai tidak Pro Rakyat 

Pemerintah Menyesuaikan Harga BBM

Sementara itu, pemerintah menyampaikan bahwa penyesuaian harga bbm telah ditetapkan berdasarkan perhitungan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022.

Dikutip dari setkab.go.id, pengumuman tentang kenaikan harga BBM ini terjadi pada 3 September 2022.

Pengumuman kenaikan harga BBM disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka.

Penyesuaian harga BBM dilakukan dengan tujuan agar subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran.

Pemerintah menyampaikan ada 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Maka dari itu, untuk menekan hak tersebut di tengah lonjakan global, pemerintah melakukan pengalihan BBM.

Terdapat tiga BBM yang mengalami kenaikan harga, yaitu Pertalite, Bio Solar, hingga Pertamax (nonsubsidi).

Harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp 10.000 per liter.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut 70 Persen Lebih BBM Subsidi Dinikmati Masyarakat Mampu Pemilik Mobil Pribadi

Sementara harga Solar bersubsidi yang sebelumnya Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter.

Serta harga Pertamax (nonsubsidi) juga mengalami penyesuaian, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan Buruh Bakal Gelar Aksi di Depan Gedung DPR Hari Ini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demo Besar Tolak Kenaikan Harga BBM Bukan di Depan Istana Negara Tapi di DPR, Ini Tujuan Buruh