Berita Nasional

Rivisi UUPA Disetujui Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Illiza Ingatkan Aceh Satu Pandangan 

Persetujuan itu dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan DPD RI dan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Rizwan
TribunGayo/Fikar W Eda
Illiza Sa'duddin Djamal dan TA Khalid saat menyerahkan naskah permohonan kepada pimpinan Baleg di Gedung DPR RI, Rabu (7/9/2022) 

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO COM, JAKARTA - Anggota DPR RI asal Aceh Illiza Sa'duddin Djamal yang juga anggota Baleg, mengucap syukur, revisi UUPA disetujui masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2023.

Persetujuan itu dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan DPD RI dan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (20/9/2022).

Adalah Fraksi PPP DPR RI yang mengusulkan revisi UUPA dimasukkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2023.

Juga ikut melampirkan 20 nama pengusul terdiri dari  anggota DPR RI  dan DPD RI.

Usulan dibacakan anggota Baleg DPR RI Fraksi PPP Illiza Saaduddin Djamal secara vitual dalam rapat kerja tersebut.

Baca juga: Illiza Saduddin Djamal dan TA Khalid Serahkan Permohonan Revisi UUPA Masuk Prolegnas Prioritas 2023

“Alhamdulillah, semoga proses pembahasan ke depan di mudahkan oleh Allah SWT.

Kami berharap adanya satu pandangan bersama dalam kesepakatan substansi yang akan menjadi konsentrasi bersama saat pembahasan revisi UUPA ini,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan revisi UUPA nantinya akan menjadi sangat krusial sehingga semua poin yang perlu direvisi harus sudah disepakati terdahulu oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA.

Sehingga saat pembahasan di DPR RI bersama pemerintah pusat bisa cepat dan fokus nantinya.

Illiza berharap kepada semua pihak baik Wali Nanggroe, Pemerintah Aceh, DPRA, dan tokoh masyarakat Aceh agar satu pandangan dalam hal ini. 

"Kami dari Forbes hanya sebagai jubir (juru bicara) saja karena semua sudah selesai disepakati di Aceh melalui DPRA dan Pemerintah Aceh,” kata Illiza.

Baca juga: DPRA: Perlu Sangat Hati-hati dan Teliti dalam Finalisasi Draf Revisi UUPA

Dalam rapat kerja itu Illiza menyampaikan dasar pemikiran sehingga perlu disegerakannya dilakukan perubahan UUPA agar norma hukumnya bisa disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Aceh.

“Kondisi pada saat ini mengharuskan adanya penyesuaian norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujar mantan Wali kota Banda Aceh ini.

RUU tentang Pemerintahan Aceh ini juga sudah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor 166 serta telah pula melampirkan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya.(*)

Baca juga: Sayed Muhammad Muliady: Revisi UUPA, Agar Dana Otsus Aceh Bisa Diperpanjang Seperti Papua

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved