Legislator PKS Fasilitasi Dirut RSUD Datu Beru di Jakarta Soal Formasi PPPK Nakes di Aceh Tengah

Laporan Romadani | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Dua Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil dan Bardan Sahidi bertemu dan memfasilitasi Direktur Utama RSUD Datu Beru Takengon, dr Gusnarwin dalam pengurusan status tenaga kesehatan di Aceh Tengah melalui Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anggota DPR RI Nasir Djamil dan Anggota DPRA Bardan Sahidi bertemu dengan Dirut RSUD serta enam orang tenaga honorer di Gedung Senayan Lantai IV Fraksi PKS, Jakarta pada Kamis (25/5/2023).

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari aksi yang dilakukan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) ke Gedung DPRK Aceh Tengah pada Senin (22/5/2023) lalu.

Dalam kesempatan itu, tampak dari perawat dan bidan dengan berurai air mata menceritakan keluh kesah mereka atau curhat kepada anggota DPR RI Nasir Djamil.

Anggota DPRA Bardan Sahidi menyampaikan, pihaknya memfasilitasi masing-masing profesi seperti perawat, bidan, dan tenaga kerja harian lainnya yang bekerja di RSUD Datu Beru Takengon.

Baca juga: 15 Atlet Bener Meriah Siap Bertarung di Turnamen se-Sumatera, Haili Yoga: Semoga Hasilnya Maksimal

Pihaknya melakukan Advokasi meminta kejelasan terkait status kuota tenaga honorer sebanyak 755 orang di Rumah Sakit kebanggaan orang Gayo tersebut.

"Kami bersama dr Gusnarwin Dirut RSUD ingin memperjelas status kuota tenaga honorer yang selama ini bekerja di rumah sakit," kata Bardan.

Sebelumnya, kata Bardan, Dirut RSUD Datu Beru Takengon bersama enam Nakes telah menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk meminta formasi PPPK.

"Namun, sedikit terlambat karena saat ini kuota PPPK untuk tahun 2023 sedang proses penyusunan," kata Bardan.

Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan ke depan, bersama Nasir Djamil pada tahun 2024 adalah untuk memperhatikan honorer murni RSUD Datu Beru Takengon masuk PPPK.

Baca juga: Pahami Jenis Soal TIU yang Sering Keluar Agar Lolos CPNS 2023, Simak Penjelasannya

"Advokasi yang kita lakukan adalah untuk tahun 2024 perekrutan PPPK dari kader murni honorer," jelasnya

Terkahir Bardan berharap ada solusi terbaik dari pegawai non ASN atau honorer agar tidak mogok kerja di RSUD Datu Beru karena semua petisi yang disampaikan oleh Dirut RSUD sudah disampaikan ke DPR RI dan Kemenpan RB.

"Mudah-mudahan ada solusi terbaik agar pelayanan kesehatan dapat berjalan sebagai mana mestinya," terang Bardan. (*)