Jaksa Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan APE TK/PAUD di Aceh Tengah 

Laporan Romadani | Aceh Tengah 

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Aceh Tengah. 

Dalam kasus tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh sudah melakukan audit kerugian keuangan negara.

Dari hasil dari BPBK kerugian negara yang ditimbulkan dari pengadaan alat permainan TK dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 Rp 1.064.686.948,00 atau satu miliar lebih. 

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) yang disusun oleh BPKP perwakilan Aceh, diketahui bahwa pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) di TK/PAUD se-Kabupaten Aceh Tengah melibatkan dana sebesar Rp. 2.476.850.000, atau dua miliar lebih. 

Sementara itu, pengadaan APE di luar TK/PAUD se-Kabupaten Aceh Tengah dengan dana sebesar Rp. 2.472.500.000,-.

Baca juga: Diprioritaskan pada CPNS 2023 dan PPPK hingga 2030, Ini Dua Sektor yang Punya Peluang Besar Jadi ASN

Dana tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2019.

Setelah dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik, beberapa saksi berhasil meningkatkan status hukumnya menjadi tersangka. 

Mereka adalah AS, yang merupakan Direktur Perusahaan, MJ Direktur Perusahaan, dan RUS Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019.

Dalam perkembangan penanganan perkara ini, kemungkinan adanya penetapan tersangka baru tidak dikecualikan jika terdapat bukti yang cukup. 

Penyidik akan melanjutkan proses ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Suami Puan Maharani Disebut Terlibat Korupsi Proyek BTS Bersama Johnny G Plate, Ini Tanggapan PDIP

Para tersangka dalam kasus ini diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tim penyidik berharap agar para tersangka dan pihak-pihak terkait bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang jujur guna kelancaran proses pengungkapan kasus ini. 

Seperti berita sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Aceh Tengah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Tengah, untuk mencari barang bukti adanya indikasi korupsi pada 24 Agustus 2022 tahun lalu.

Penggeladahan itu dilakukan oleh tim penyidik Kejari Aceh Tengah di ruang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah Drs Uswatuddin, MPd dan ruangan arsip.

Penggeledahan itu dilakukan selama kurang lebih dua jam dimulai pada pukul 10.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB.

Kepala Kejari Aceh Tengah Novandi Yazid SH MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Zainul Arifin kepada Tribungayo.com, pada waktu itu menjelaskan pihaknya telah membawa sejumlah dokumen untuk alat bukti.

"Kita masih dalam proses penyidikan, sejumlah dokumen telah kita untuk diproses penyidikan lebih lanjut," katanya

Zainul Arifin mengatakan, hal itu dilakukan terkait perkara yang sedang ditangani Kejari Aceh Tengah adanya indikasi korupsi pengadaan alat permainan edukasi luar dan dalam di sejumlah Taman Kanak-kanak (TK) dan Paud di Aceh Tengah.

Pengadaan alat itu dilakukan oleh pihak Disdikbud Aceh Tengah pada tahun 2019. Selanjutnya, Kejari Aceh Tengah menangani kasus tersebut adanya indikasi korupsi pada tahun 2021 lalu.

"Kita akan berkoordinasi dengan tim audit yang sudah ahli baru kita bisa tafsirkan berapa jumlah kerugian negara," jelas.

Selanjutnya, Kasi Pidsus menjelaskan ada indikasi kerugian negara dari pengadaan alat bermain itu, dalam penyidikan awal ditemukan kekurangan volume dan kekurangan alat.

"Indikasi awalnya kan itu, ada kekurangan volume dan alatnya tidak lengkap," terangnya.

Sejauh ini, belum ada penetapan tersangka dalam pengungkapan kasus itu. Pihaknya masih mencari alat bukti dan jumlah kerugian negara tahun anggaran 2019 lalu.

"Leading sektornya itu ada di Disdikbud, PPTK-nya itu di sana, Kepala Dinas juga berperan sebagai Penguasa Anggaran (PA). Kita masih sidik kasus ini," terangnya.

Disebutkan Zainul Arifin, besaran anggaran dalam pengadaan alat bukti itu dilakukan dalam dua kontrak, masing-masing kontrak mencapai Rp 2,5 M atau secara keseluruhan mencapai 5M.

"Dia ada dua kontrak, besaran pagunya 5 M, masing-masing kontrak 2,5 M," jelas Zainul. (*)