Pj Bupati Aceh Tengah Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Kick Off P3PD

Laporan Romadani | Aceh Tengah 

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Pj Bupati Aceh Tengah Ir T Mirzuan MT menghadiri rapat koordinasi nasional untuk memulai pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). 

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri di Grand Sahid Hotel Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/7/2023).

Rapat ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, dan dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dari seluruh Indonesia yang diundang.

Tujuan dari "kick off meeting" itu adalah untuk mensosialisasikan Program P3PD secara nasional kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Program ini akan melibatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Program tersebut dikelola oleh beberapa kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu dari sepuluh pemerintah daerah yang mewakili Provinsi Aceh dalam menerima program ini.

Baca juga: BPBD Aceh Tengah Pulihkan Kembali Air Bersih Pasca Banjir Bandang di Jagong Jeget

Daerah-daerah lain yang juga menerima program ini antara lain Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Selatan, dan Kabupaten Pidie.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memperkuat pemerintahan dari tingkat terendah, yaitu pemerintahan desa. 

Hal ini sejalan dengan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Pentingnya acara ini diselenggarakan adalah karena kita semua mengetahui bahwa salah satu visi Presiden saat menjabat pertama kali pada tahun 2014 adalah membangun dari pinggiran, yang meliputi pedesaan dan wilayah perbatasan," jelas Menteri Dalam Negeri.

Tito menjelaskan bahwa pada periode pertamanya, Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk memperkuat peran desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunannya.

Selain itu, Presiden juga membentuk kementerian yang khusus menangani desa, yang sebelumnya tidak ada dalam kabinet-kabinet sebelumnya.