Pj Bupati Aceh Tengah Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Kick Off P3PD

Laporan Romadani | Aceh Tengah 

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Pj Bupati Aceh Tengah Ir T Mirzuan MT menghadiri rapat koordinasi nasional untuk memulai pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). 

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri di Grand Sahid Hotel Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/7/2023).

Rapat ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, dan dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dari seluruh Indonesia yang diundang.

Tujuan dari "kick off meeting" itu adalah untuk mensosialisasikan Program P3PD secara nasional kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Program ini akan melibatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Program tersebut dikelola oleh beberapa kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu dari sepuluh pemerintah daerah yang mewakili Provinsi Aceh dalam menerima program ini.

Baca juga: BPBD Aceh Tengah Pulihkan Kembali Air Bersih Pasca Banjir Bandang di Jagong Jeget

Daerah-daerah lain yang juga menerima program ini antara lain Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Selatan, dan Kabupaten Pidie.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memperkuat pemerintahan dari tingkat terendah, yaitu pemerintahan desa. 

Hal ini sejalan dengan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Pentingnya acara ini diselenggarakan adalah karena kita semua mengetahui bahwa salah satu visi Presiden saat menjabat pertama kali pada tahun 2014 adalah membangun dari pinggiran, yang meliputi pedesaan dan wilayah perbatasan," jelas Menteri Dalam Negeri.

Tito menjelaskan bahwa pada periode pertamanya, Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk memperkuat peran desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunannya.

Selain itu, Presiden juga membentuk kementerian yang khusus menangani desa, yang sebelumnya tidak ada dalam kabinet-kabinet sebelumnya.

Dana desa juga dialokasikan sebesar hampir 70 triliun rupiah per tahun. Setiap desa mendapatkan anggaran antara 800 juta hingga 3 miliar rupiah.

Tito menjelaskan bahwa dengan adanya berbagai kebijakan Presiden Jokowi terkait desa, terjadi perubahan paradigma yang signifikan.

Baca juga: 728 Mahasiswa UTU Laksanakan KKN di Kabupaten Aceh Tengah

Desa tidak lagi hanya sebagai komunitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan terkecil.

Oleh karena itu, Tito menegaskan pentingnya penguatan pemerintahan desa untuk meminimalisir urbanisasi yang massif.

Langkah ini juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra-sentra perekonomian baru di desa. Ia berharap agar seluruh jajaran pemerintah provinsi, daerah, dan desa dapat mendukung program ini.

Pj Bupati Aceh Tengah T Mirzuan, menyatakan bahwa mereka secara konsisten fokus pada pembangunan dari tingkat desa atau kampung, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

"Kebijakan pemerintah pusat harus tetap kita dukung, kita fokus pada kebijakan pemerintah pusat dan menerapkannya hingga tingkat desa, serta menggabungkannya dengan kebijakan daerah agar pembangunan desa sesuai dengan harapan bersama," kata Pj Bupati.

Mirzuan menyatakan bahwa mereka akan mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan dukungan APBD desa.

"Kita harus memastikan bahwa Dana Desa memiliki program yang jelas dan bermanfaat, sehingga desa dapat mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya.

T Mirzuan menegaskan bahwa desa memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan, dan dukungan bersama diperlukan untuk mempercepat pembangunan desa. 

Pemerintah kabupaten juga mendorong kemandirian desa melalui pembinaan dan pemberdayaan, seperti pengembangan desa wisata yang dapat menciptakan sumber pendapatan asli desa.(*)

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2023 Dimulai September, Tersedia 1.030.000 Lebih Lowongan dan Terbuka untuk Umum

Baca juga: Kemenkes Buka Lowongan Kerja Tenaga Survei Kesehatan Indonesia, Ini Jadwal, Syarat dan Cara Daftar

Update berita lainnya di TribunGayo.com dan Google News