66 Daftar Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana untuk Referensi Penelitian

TRIBUNGAYO.COM - Berikut kumpulan contoh judul skripsi jurusan Hukum Pidana paling terbaru.

Jurusan Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari program studi Ilmu Hukum.

Studi ini mempelajari tentang keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana.

Kemudian, ruang lingkup Hukum Pidana juga identik dengan analisis pasal-pasal KUHP dengan jumlah yang begitu banyak.

Nah, dalam menyusun sebuah penelitian yang menjadi syarat mutlak kelulusan di perguruan tinggi.

Para mahasiswa tentu membutuhkan pedoman seperti judul skripsi yang dapat dijadikan referensi.

Untuk itu Tribungayo.com Kembali merinci daftar terbaru judul skripsi Hukum Pidana agar memudahkan mahasiswa menentukan topik yang ingin dikaji.

Contoh Judul Skripsi Jurusan Hukum Pidana

1. Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten XXX Nomor XX tahun XXX tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (studi kasus terhadap penertiban pedagang kaki lima)
2. Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauam Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.)
3. Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat)
4. Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279
5. injauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)
6. Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
7. Relevansi Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime di Indonesia
8. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
9. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang Ri N0. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian  (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)
10. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Terhadap Putusan Pn Binjai No 239pid.B2007PN-Binjai
11. Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus Pt.Karya Bina Bersama)
12. Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan No.1902/Pid B/2004/PN Medan)
13. Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
14. Analisa Kasus Tindak Pidana Pemberian Ijazah Tanpa Hak (Studi Putusan Pn Medan Reg. No. 1932/Pid,B/2005/PN-Mdn)
15. Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Pt, Bank Mandiri (Studi Kasus No.2120/Pid,B/2006/PN.Mdn)
16. Analisis Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Dalam Menggandakan Rekening Bank (Studi Kasus No.1945/Pid.B/2005/PN-Mdn)
17. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe)
18. Implementasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.514/Pid.B/1997/PN-LP)
19. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindakan Pengadilan (Contempt Of Court) (Studi Kasus Reg 1444 /Pid.B /2001 PN-Medan)
20. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Wakaf
21. Tanggung Jawab Bpn Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Munculnya Sertifikat Ganda
22. Model Fastrack Legislation Di Indonesia Dalam Prespektif Kedaulatan Rakyat
23. Urgensi Peran Kepala Paksi Pak Sekala Bekhak Dalam Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
24. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes Dalam Perspektif Teori Legal System
25. Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Komisi Yudisial Dalam Pengangkatan Hakim Agung
26. Analisis Yuridis Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Kelembagaan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Ombudsman Republik Indonesia
27. Analisis Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pelayanan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barito Utara
28. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta
29. Perlindungan Terhadap Perempuan Bagi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Uu Nomor 39 Tahun 1999
30. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Legal System
31. Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Pemenuhan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Tata Negara
32. Implementasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
33. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Pengawalan Kendaraan Non Prioritas Di Kota Yogyakarta
34. Implementasi Uu No.7 Tahun 2017 Tentang Ketentuan 30 persenKuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Sukoharjo
35. Kerentanan Hukum Bagi Konsumen Akibat Klaim Berlebih Produk Perawatan Kulit
36. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Layanan Internet Banking
37. Analisis Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Yang Terkait Kedudukan Anak Diluar Kawin
38. Perlindungan Pelaku Usaha Umkm Dari Marketplace Online
39. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre-Order Melalui Platform Twitter Dengan Metode Pembayaran Down Payment
40. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Dalam Melindungi Konsumen Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
41. Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta
42. Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Cikibul (Ice Nsmoke) Yang Mengandung Nitrogen Cair Di Wilayah Yogyakarta
43. Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Ilegal (Studi Kasus Produk Kosmetik Di Indonesia)
44. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce
45. Praktik Hubungan Kerja Antara Keraton Yogyakarta Dengan Abdi Dalem Menurut Hukum Ketenagakerjaan
46. Tanggung Jawab Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
47. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Kasus Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Belitung
48. Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Dari Perkawinan Yang Sah Tetapi Tidak Terdaftar Dalam Daftar Penerimaan Pensiun Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1969 (Studi Di Pt. Jasa Marga (Persero)
49. Implementasi Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengidap Skizofrenia Di Lapas Kelas Iia Magelang
50. Implementasi Permenkuham Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Iia Magelang )
51. Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dibawah Umur ( Studi Putusan Nomor Putusan 8/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Sdw Dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bjb)
52. Perbandingan Kebijakan Hukum Tentang Pidana Mati (Studi Kasus Wetboek Van Strafrecht Dan Kuhp Nasional)
53. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Di Polda DIY
54. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Baju Bekas Impor Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Di Kantor Imigrasi Kota Tanjungpinang
55. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bulliying Dibawah Umur Di Kabupaten Tegal
56. Efektivitas Hukum Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Lembaga Permasyarakatan Yogyakarta
57. Upaya Pencegahan Penggunaan Performance Enhancing Drugs Pada Atlet Cabang Olahraga Taekwondo Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Progresif
58. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Berulang
59. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Hago Ditinjau Menurut Pasal 81 Ayat 2 Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
60. Implikasi Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetik Ilegal: Studi Kasus Pasal-Pasal 106 Ayat (1) Uu Kesehatan No.36/2009 Ri
61. Asas Legalitas Dalam Hukum Positif : Pembaruan Konsep Asas Legalitas Dalam Kuhp Nasional
62. Analisis Komparatif Peran Strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dengan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pembullyan Anak
63. Politik Hukum Pidana Pengaturan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Wetboek Van Strafrecht Dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional
64. Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)
65. Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Satlantas Polres Salatiga
66. Implementasi Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Purbalingga Sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019

Itulah daftar terbaru contoh judul skripsi yang bisa jadi pedoman mahasiswa dari jurusan Hukum Pidana. (*)

(Tribungayo.com/ Intan Mutia)