Minggu, 3 Mei 2026

Contoh Soal PPK dan PPS Pilkada 2024

26 Contoh Soal Ujian Tes Tulis PPK dan PPS Beserta Kunci Jawaban Terupdate

Soal CAT sendiri adalah jenis tes tertulis yang harus dijalani peserta untuk mengetahui wawasan mereka terkait Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Tayang:
Penulis: Intan Mutia | Editor: Budi Fatria
TRIBUNGAYO.COM
26 Contoh Soal Ujian Tes Tulis PPK dan PPS Beserta Kunci Jawaban Terupdate 

TRIBUNGAYO.COM - Persiapan mengikuti seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) jelang Pilkada 2024 akan segera dibuka.

Salah satu persiapan penting peserta seleksi PPS dan PPK adalah mempelajari contoh soal ujian tulis.

Diketahui, ujian tulis akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) seperti rekrutmen pada umumnya.

Soal CAT sendiri adalah jenis tes tertulis yang harus dijalani peserta untuk mengetahui wawasan mereka terkait Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Nah, pada seleksi PPS dan PPK Pilkada 2024 kali ini ada beberapa materi contoh soal ujian yang penting untuk dipelajari.

DIbawah ini Tribungayo.com telah menyajikan contoh soal ujian tulis terbaru untuk para peserta PPK dan PPS yang bisa menajdi bahan belajar dirumah.

Meksi nantinya contoh soal ini tidka seratus persen sama dengan soal ujian tulis dari panitian penyelenggara, namun, paling tidak, peserta PPS dan PPK sudah mendapat gambaran mengenai kisi-kisi soal ujian tulis yang memungkinkan muncul nantinya.

Semoga dengan adanya contoh soal ujian tulis yang dilengkapi kunci jawaban ini, bisa memudahkan Anda mengetahui konsep materi soal ujian.

Pelajari segera contoh soal ini, semoga Anda sukses!

Ini Contoh Soal PPK dan PPS

1. Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah…

A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota

D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: E

2. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara…

A. Demokratis melalui mekanisme internal partal politik

B. Aklamasi oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah

C. Langsung oleh rakyat

D. Penetapan Presiden

E. Demokratis

Kunci Jawaban: E

3. Tujuan didirikan partai-partai politik sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah…

A. Memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan

B. Agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain

C. Agar bangsa Indonesia termasuk bangsa yang maju dan modern

D. Untuk memudahkan pemerintah mengendalikan gejolak masyarakat

E. Agar rakyat tidak mengancam pemerintah pusat

Kunci Jawaban: A

4. Daftar pemilih sementara (DPS) disusun oleh…

A. Pantarlih

B. PPS

C. PPK

D. KPU kabupaten/kota

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: B

5. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan…

A. Dasar Negara

B. Idiologi bangsa

C. Kepribadian nasional

D. Pendidikan Pancasila

E. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia

Kunci Jawaban: C

6. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: D

7. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

8. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat

E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

9. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

10. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

11. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

12. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5-3

Kunci Jawaban: E

13. Berikut ini adalah asas penyelenggaraa Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali…

A. Mandiri

B. Tertib

C. Efisien

D. Kredibel

E. Berkapasitas hukum

Kunci Jawaban: D

15. Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat… bulan sebelum hari pemungutan suara.

A. 24 (dua puluh empat)

B. 22 (dua puluh dua)

C. 20 (dua puluhi)

D. 18 (delapan belas)

E. 12 (dua belas)

Kunci Jawaban: C

16. Berikut ini adalah tugas PPS, kecuali…

A. Membentuk Panitia Pemilihan Lapangan (PPL)

B. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Smeentara (DPS)

C. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan

D. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK

E. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS

Kunci Jawaban: A

17. Kegiatan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh…

A. KPPS

B. PPS

C. PPK

D. KPU kabupaten/kota

E. semua jawaban benar

Kunci Jawaban: A

18. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan dari PPS?

A. Panitia Pemungutan Suara

B. Petugas Pemungutan Suara

C. Petugas Pemilihan Suara

D. Panitia Pemilihan Suara

E. Tidak ada jawaban yang benar

Kunci Jawaban: A

19. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, merupakan pengamatan Pancasila sila…

A. Ketuhanan yang Maha Esa

B. Kemanusiaan yang adil dan beradap

C. Persatuan Indonesia

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban: B

20. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftar diir ke PPS dan dicatat dalam…

A. Daftar Pemilih Baru

B. Daftar Pemilih Potensial

C. Daftar Peserta Pemilih

D. Daftar Pemilih Tambahan

E. Daftar Anggota Pemilih

Kunci Jawaban: D

21. Untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

A. Panitia Pemungutan Kecamatan

B. Petugas Pemilihan Kecamatan

C. Petugas Pemungutan Kecamatan

D. Panitia Pemilihan Kecamatan

E. Panitia Pemilu Kecamatan

Kunci Jawaban: D

22. PPK berkedudukan dimana?

A. Kantor kecamatan

B. Kantor Polsek kecamatan

C. Pendopo kecamatan

D. Ibu kota kecamatan

E. Ibu kota desa/kelurahan

Kunci Jawaban: D

23. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu adalah…

A. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwasliu bersifat Adhoc

B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhoc

C. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat Adhoc

D. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan panwaslu tetap Panwaslih,Desa/Kelurahan bersifat Adhoc

Kunci Jawaban: D

24. Dibawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah…

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Dewan Perwakilan Daerah

D. Dewan Pertimbangan Agung

E. Presiden

Kunci Jawaban: D

25. Tugas, wewenang, dan kewajikan PPS meliputi dibawah ini, kecuali…

A. Membantu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap

B. Membentuk KPPS

C. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih

D. Mengumumkan dafar pemilih

E. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu kabupaten/kota

Kunci Jawaban: E

26. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan veerifikasi paling lambat…. Sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

A. 21 hari

B. 22 hari

C. 25 hari

D. 28 hari

E. 30 hari

Kunci Jawaban: D

(Tribungayo.com/Intan Mutia)

Sumber: TribunGayo
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved