Pemkab Aceh Tengah Berhasil Tekan Angka Stunting 8,4 Persen

Laporan oleh Romadani | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Upaya keras Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menangani masalah stunting tampaknya membuahkan hasil yang signifikan. 

Menurut laporan terbaru di Dinas Kesehatan Aceh Tengah prevalensi stunting di wilayah tersebut berhasil turun secara dramatis, mencapai penurunan sebesar 8,4 persen dalam satu tahun terakhir.

Data menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2022, rata-rata penurunan prevalensi stunting hanya berkisar antara 2 hingga 3 persen. 

Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan luar biasa dari 32 persen menjadi 23,6 persen, yang menandakan penurunan signifikan sebesar 8,4 persen.

Dlama keberhasilan ini, Pj Bupati Aceh Tengah Ir Teuku Mirzuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam upaya menurunkan angka stunting di Aceh Tengah. 

"Mulai dari Pak Sekda selaku ketua TPPS Kabupaten, para asisten, ketua TP PKK Kabupaten, Camat dan Reje kampung, serta kader yang telah berjuang keras," kata Mirzuan MT, Kamis (25/4/2024)

Sebelumnya, pada tahun 2022, Kabupaten Aceh Tengah menempati peringkat ke-12 terendah dalam angka prevalensi stunting di seluruh kabupaten/kota di Aceh. 

Namun, prestasi yang luar biasa ini telah mengantarkan kabupaten tersebut naik ke peringkat ke-4 di Aceh pada tahun 2023.

Keberhasilan ini didukung oleh serangkaian upaya intervensi spesifik dan sensitif, termasuk rembuk stunting di setiap kampung serta peran aktif orang tua dalam mengasuh anak-anak yang mengalami stunting. 

Seperti yang dilakukan Pj Bupati Mirzuan lounching menjadi orang tau asuh di Kampung Damar Mulyo Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. 

"Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari kerjasam kita Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang penting ini," tutupnya. (*)

Baca juga: Pj Bupati Aceh Tengah Harapkan Musrenbang RKPA 2025 Beroreantasi pada Kepentingan Masyarakat

Baca juga: Pj Bupati Aceh Tengah Audiensi dengan Kementerian PUPR Guna Optimalisasi Program Pembangunan