25 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNGAYO.COM - Contoh soal tes ujian tulis bagi peserta seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dapat Anda pelajari dibawah ini.

Diketahui, KPU Kabupaten/Kota telah membuka pendaftaran PPK dan PPS jelang Pilkada serentak tahun 2024.

Petugas PPS merupakan bagian dari badan Adhoc yang dibentuk untuk Pilkada 2024.

Tujuan dari rekrumen PPK dan PPS guna memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagi Anda yang berminat untuk melamar sebagai PPK atau PPS, maka harus mendaftar secara langsung ke KPU atau KIP Kabupaten/Kota.

Namun, untuk persiapan mengikuti tahap tes ujin tulis PPK dan PPS 2024, maka Tribungayo.com menyajikan contoh soal yang dilengkapi kunci jawaban yang bisa dipelajari.

Kumpulan contoh soal ini dapat  dijadikan panduan berlatih sebelum mengikuti tes ujian tulis PPK dan PPS yang sesungguhnya.

Tes ujian tulis seperti biasanya akan menggunakan sistem soal Computer Assisted Test (CAT) dengan tujuan mendapatkan penyelenggara Pilkada 2024 yang memiliki kemampuan, integritas, dan keterbukaan.

Yuk pelajari dengan seksama contoh soal ujian tulis PPK dan PPS berikut ini!

Contoh Soal PPK dan PPPS Pilkada

1. DP4 digunakan untuk....

A. Bahan Coklit PPDP

B. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih

C. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih

D. Bahan Penetapan Daftar Pemilih

E. Benar semua

Kunci Jawaban: B

2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

A. Pasal 9 ayat (1)

B. Pasal 9 ayat (2)

C. Pasal 10 ayat (1)

D. Pasal 10 ayat (2)

E. Pasal 10 ayat (3)

Kunci Jawaban: A

3. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...

A. Prinsip-prinsip check and balances

B. Sistem proporsional terbuka

C. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)

D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak

E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Kunci Jawaban: E

4. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali.

A. Tanda gambar partai politik.

B. Nomor urut partai politik.

C. Foto calon anggota DPR atau DPRD.

D. Nama calon anggota DPR atau DPRD.

E. Foto-foto pribadi

Kunci Jawaban C

5. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...

A. 1998

B. 1999

C. 2000

D. 2002

E. 2022

Kunci Jawaban B

6. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...

A. Profesional

B. Independen

C. Mandiri

D. Akuntabel

E. Kredibel

Kunci Jawaban B

7. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali

A Pengawas TPS

B. Peserta Pemilu

C. Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Tni/Polri

E. PNS

Kunci Jawaban D

8. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik

B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. Langsung oleh rakyat

D. Penetapan Presiden

E. Demokratis

Kunci Jawaban: E

9. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........

A. 3 partai politik

B. 4 partai politik

C. 5 partai politik

D. 6 partai politik

E. 7 partai politik

Kunci Jawaban : D

10. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....

A. Teguran tertulis

B. Peringatan Kera

C. Pemberhentian Sementara

D. Pemberhentian Tetap

E. Pemberhentian tetap dan denda

Kunci Jawaban : D

11. Sebangaimana tertuang dalam Undang-undang Pilkada, tahapan Pilkada terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan adalah…

A. Pelaksanaan kampanye

B. Pelaksanaan pemungutan suara

C. Penetapan calon terpilih

D. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

E. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara

Kunci Jawaban: D

12. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pilkada pasal…

A. Pasal 2

B. pasal 3

C. Pasal 4

D. Pasal 5

E. Pasal 6

Kunci Jawaban: B

13. PPK melalui KPU kabupaten/kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan keputusan…

A. Sekretaris KPU kabupaten/kota

B. KPU kabupaten/kota

C. Bupati/Walikota

D. Sekretaris Daerah

E. Camat

Kunci Jawaban: C

14. Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…

A. PKPU Nomor 1 tahun 2024

B. PKPU Nomor 2 tahun 2024

C. PKPU Nomor 3 tahun 2024

D. PKPU Nomor 4 tahun 2024

E. PKPU Nomor 5 tahun 2024

Kunci Jawaban: B

15. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…

A. 22 September 2024

B. 27 September 2024

C. 22 November 2024

D. 27 November 2024

E. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

16. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…

A. PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/kelurahan

B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara

C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya

D. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang

E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK

Kunci Jawaban: E

17. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: D

18. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

19. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

20. Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah?

A. Proporsional

B. Proporsional Terbuka

C. Distrik Berwakil Banyak

D. Suara Terbanyak

E. First past the post

Kunci Jawaban: C

21. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?

A. KPS

B. PPK

C. PPS

D. KPU Provinsi

E. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

22. Dibawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu…

A. Perencanaan program dan anggaran

B. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

E. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Kunci Jawaban: E

23. Peraturan apa yang digunakan untuk mengartur penundaan Pemilu Kepala Daerah?

A. UU No. 22 Tahun 2007

B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005

C. PP 6 Tahun 2005

D. UU No. 21 Tahun 2007

E. UU No. 32 Tahun 2004

Kunci Jawaban: B

24. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

25. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

(Tribungayo.com/Intan Mutia)