89 Contoh Soal Tes Ujian Tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNGAYO.COM - Apakah Anda termasuk salah satu pelamar pada rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024 dan sedang mencari referensi contoh soal ujian tulis?

Jika ya, maka artikel ini akan sangat membantu Anda memahami deretan contoh soal ujian tulis PPK dan PPS dengan materi lengkap beserta kunci jawaban dari masing-masing pertanyaan.

Para peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap ujian tulis menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test).

Untuk itu, tentunya contoh soal CAT ujian tulis PPK dan PPS akan sangat dibutuhkan sebagai bahan belajar para peserta.

Adapun contoh soal ini merupakan salah satu materi paling lengkap yang bisa Anda pelajari.

Selain materi soal CAT seputar wawasan kepemiluan dan Pilkada di Indonesia.

Adapula contoh soal dari materi kebangsaan serta soal terkait perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini akan sangat memudahkan peserta PPK dan PPS untuk mempelajari contoh soal PPK dan PPS  secara mandiri dirumah.

Yuk pelajari dengan baik kumpulan conoth soal yang dilengkapi kunci jawaban yang telah Tribungayo.com sajikan berikut ini.

Contoh Soal Ujian Tulis PPK dan PPS Pilkada 2024

1. Anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan. Panwaslu kelurahan/desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena hal-hal ini, kecuali…

A. Meninggal dunia

B. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

C. Diberhentikan dengan tidak hormat

D. Mengikuti kegiatan organisasi lainnya

E. Tidak menghadri rapat pleno 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Kunci Jawaban: D

2. Pemimpin secretariat Bawaslu kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh…

A. Bupati/ walikota atas usul Bawaslu

B. Bupati/ walikota atas usul Bawaslu Provinsi

C. Bupati/ walikota atas usul Bawaslu kabupaten/kota

D. Bupati/walikota atas persetujuan Gubernur

E. Tidak ada jawaban yang benar

Kunci Jawaban: E

3. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh…

A. KPU

B. Sekretaris jenderal KPU

C. Sekretaris KPU Provinsi

D. Bawaslu Provinsi

E. Tidak ada jawaban yang benar

Kunci Jawaban: A

4. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu provinsi dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh…

A. Bawaslu

B. Sekretaris Bawaslu

C. Sekretariat Bawaslu provinsi

D. Seluruh Bawaslu kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi bersangkutan

E. A dan B benar

Kunci jawaban: A

5. Jika ada pengaduan dan/atau laporan adnaya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU provinsi, mala laporan tersebut akan diperiksa oleh…

A. Dewan kode etik KPU

B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

C. Dewan kode etik Bawaslu

D. Badan Kehormatan Bersama KPU dan BAwaslu

E. Badan Kehormatan KPU Provinsi

Kunci Jawaban: B

6. Bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan…

A. KTP sesuai domisili TPS

B. KTP luar daerah

C. Surat dari cabup/cagup

D. Surat keterangan kerja

E. Paspor dan SIM

Kunci Jawaban: A

7. Berikut sejumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali…

A. Warga Negara Indonesia

B. Berusia paling rendah 22 tahun

C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil

D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat\

E. Tidak menjadi anggota partai politik

Kunci Jawaban: B

8. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, kecuali…

A. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU

B. Melakukan Tindakan yang melampaui batas wewenang

C. Memiliki keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

D. Mengeluarkan pendapat yang mendukung salah satu peserta Pemilu

E. Tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

Kunci Jawaban: E

9. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pmeilu terakhir diubah dengan ketentuan berupa…

A. Perpu Nomor 1 Tahun 2020

B. Perpu Nomor 2 Tahun 2022

C. Perpu Nomor 1 Tahun 2022

D. UU Nomor 1 Tahun 2022

E. UU Nomor 2 Tahun 2022

Kunci Jawaban: C

10. Berikut ini syarat menajdi Panratlih Pemilu 2024, kecuali…

A. Berusia paling rendah 17 tahun

B. Berdomisili di wilayah kerja Pantarlih

C. Mampu secara jasmani dan rohani

D. Minimal lulusan SMA/sederajat

E. Menjadi anggota partai politik peserta Pemilu 2024

Kunci Jawaban: E

11. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas…

A. Kota suara, surat suara, tinta, dan segel

B. Bilik pemungutan suara

C. Alat untuk mencoblos pilihan

D. Tempat pemungutan suara (TPS)

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

12. Pengadilan tinggi pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai…

A. Peradilan istimewa

B. Peradilan KKN

C. Peradilan perkara berat dan lebih berat

D. Peradilan banding dan kasasi

E. Peradilan khusus

Kunci Jawaban: D

13. Kedaulatan berada ditangan rakyat terdapat pada pasal…

A. 2 ayat (1)

B. 2 ayat (2)

C. 1 ayat (1)

D. 1 ayat (2)

E. 3 ayat (4)

Kunci Jawaban: D

14. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah…

A. Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara

B. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi

C. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara

D. Dasar negara sama dengan konstitusi

E. Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi

Kunci Jawaban: C

15. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada…

A. Presiden

B. DPR dan MPR

C. DPR dan DPD

D. DPR dan Presiden

E. Mahkamah Konstitusi

Kunci Jawaban: D

16. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah…

A. UUD 1945

B. Pembukaan UUD 1945

C. Pancasila

D. Piagam PBB

E. Proklamasi 17 Agustus 1945

Kunci Jawaban: A

17. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam merupakan hakikat Pancasila sebagai…

A. Dasar Negara

B. Pandangan hidup bangsa

C. Idiologi bangsa

D. Kepribadian bangsa Indonesia

E. Bentuk pemerintah Negara Indonesia

Kunci Jawaban: B

18. Seorang pemimpin harus mampu embangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya merupakan hakikat dari…

A. Ing ngarso tulodo

B. Ing madya mangun karso

C. Tut wuri handayani

D. Sepi ing pamrih rame ing gawe

E. Gemah ripah loh jinawi

Kunci Jawaban: C

19. Negara Indonesia merupkaan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila…

A. Ketuhanan yang maha Esa

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab

C. Persatuan Indonesia

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban: D

20. Saling merhormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkadnung dalam sila…

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: B

21. Berikut ini adalah tugas dari ketua KPU adalah…

A. Memimpin rapat plano dan seluruh kegiatan KPU

B. Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam

C. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU

D. Menanda tangani seluruh peraturan dan keputusan KPU

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

22. Anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berhenti antar waktu karena…

A. Meninggal dunia

B. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban

C. Diberhentikan dengan tidak hormat

D. Rekomendasi DPR

E. A, B dan C benar

Kunci Jawaban: E

23. Berapakah jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS…

A. 9-7-5-5-3-7

B. 7-5-3-5-3-5

C. 7-5-5-5-3-7

D. 5-5-3-5-3-7

E. 5-5-5-3-1-7

Kunci Jawaban: C

24. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh…

A. KPU

B. KPU provinsi

C. KPU kabupaten/kota

D. Bupati/walikota

E. Camat

Kunci Jawaban: C

25. Setelah memperbaiki dan mengumumkan Daftar Pemilih Smeentara (DPS), kegiatan PPS ialah…

A. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap

B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pmeilih

C. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)

D. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

E. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK

Kunci Jawaban: E

26. Berapa jumlah anggota PPS di setiap keluarahan/desa…

A. 9 orang

B. 11 orang

C. 7 orang

D. 3 orang

E. 4 orang

Kunci Jawaban: D

27. KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Agung RI paling lama…

A. 30 hari kerja

B. 15 hari kerja

C. 14 hari kerja

D. 7 hari kerja

Kunci jawaban: D

28. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 tahun 2022…

A. 17 Februari 2024

B. 13 Februari 2024

C. 14 Februari 2024

D. 12 Februari 2024

Kunci Jawaban: C

29. Apa kepanjangan dari PPK…

A. Petugas Pemilihan Kecamatan

B. Panitian Pemungutan Kecamatan

C. Petugas Pemungutan Kecamatan

D. Panitia Pemilihan Kecamatan

Kunci Jawaban: D

30. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK…

A. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

B. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

C. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

D. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

Kunci Jawaban: A

31. Sentra penegakan Hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur, kecuali…

A. Bawaslu

B. Kepolisian Resor

C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

E. Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri

Kunci Jawaban: D

32. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5-3

Kunci Jawaban: E

33. 1. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea…

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: B

34. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea…

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: D

35. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal…

A. 15 Agustus 1945

B. 16 Agustus 1945

C. 17 Agustus 1945

D. 18 Agustus 1945

E. 19 Agustus 1945

Kunci Jawaban: D

36. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus…

A. Menjadi anggota Parpol

B. Terdaftar sebagai pemilih

C. Bukan anggota TNI/Polri

D. Sudah pernah memilih pada Pemilu sebelumnya

E. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya

Kunci Jawaban: B

37. Bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan…

A. Kartu tanda penduduk elektronik

B. Kartu ijin tinggal sementara

C. Tanda pemilih sementara

D. Surat keterangan kerja

E. Parpor dan SIM

Kunci Jawaban: A

38. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh…

A. Pemberontakan dalam negeri

B. Perang dunia kedua

C. Politik adu domba

D. Politik identitas

Kunci Jawaban: B

39. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu…

A. 1 hari (hari yang sama dnegan hari pemungutan suara)

B. 2 hari setelah pemungutan suara

C. 3 hari setelah pemungutan suara

D. 4 hari setelah pemungutan suara

E. 5 hari setelah pemungutan suara

Kunci Jawaban: A

40. Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat …

A. Menyerahkan kepada KPPS

B. Harus di damping oleh POLISI

C. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP

D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih

E. Didampingi oleh KPPS dan PTPS berdasarkan Musyawarah penyelenggara Pemilu

Kunci Jawaban: D

41. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah…

A. Mengumumkan daftar pemilih tetap

B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih

C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK

D. Menetapkan hasil perbaikan daftarpemilih sementara (DPS)

Kunci Jawaban: C

42. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

43. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

44. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: D

45. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…

A. 22 September 2024

B. 27 September 2024

C. 22 November 2024

D. 27 November 2024

E. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

46. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

47. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat

E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

48. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

49. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?

A. KPS

B. PPK

C. PPS

D. KPU Provinsi

E. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

50. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah…

A. Nomor induk kependudukan

B. Nam alengkap pemilih

C. Jneis kelamin dan tempat tanggal lahir

D. Alamat domisili pemilih

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

51. Sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan…

A. Lambang Negara

B. Simbil Negara

C. Sumber kekuasaan

D. Dasar Negara Republik Indonesia

Kunci Jawaban: D

52. Tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan diantaranya adalah…

A. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan adanya bukti yang cukup tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilu

B. Melarang pelaksanaan kampanye Pemilu

C. Melarang peserta Pemilu yang bersangkutan untuk mengikuti kampanye Pemilu berikutnya

D. Mengehntikan pelaksanaan kampanye peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: D

53. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pmeilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan..

A> Ketua KPPS

B. Ketua PPS

C. Ketua PPK

D. Ketua KPU kabupaten/kota

E. Ketua KPU Provinsi

Kunci Jawaban: B

54. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh…

A. KPU

B. PPK

C. Bawaslu Bawaslu/Kota

D. KPU kabupaten/ kota

E. Bupati/Walikota

Kunci Jawaban: D

55. Kelompok penyelenggara Pmeungutan SUara (KPPS) dibentuk oleh…

A. KPU kabupaten/kota

B. PPK

C. PPS

D. Panwaslu

E. Bawaslu

Kunci Jawaban: C

56. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama… untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

A. 7 hari

B. 10 hari

C. 14 hari

D. 15 hari

E. 20 hari

Kunci Jawaban: C

57. PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pemilu paling lama… sejak DPS diumumkan

A. 10 hari

B. 11 hari

C. 20 hari

D. 21 hari

E. 22 hari

Kunci Jawaban: D

58. DPS hasil perbaikan diumumkan oleh PPS selama…

A. 7 hari

B. 10 hari

C. 14 hari

D. 15 hari

E. 20 hari

Kunci Jawaban: A

59. Dfatar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh…

A. KPU

B. KPU Provinsi

C. KPU kabupaten/kota

D. PPK

E. PPS

Kunci Jawaban: C

60.  Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS?

A. Panitia Pemungutan Suara

B. Petugas Pemungutan Suara

C. Petugas Pemilihan Suara

D. Panitia Pemilihan Suara

E. Tidak ada jawaban yang benar

Kunci Jawaban: A

61. Dalah hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, maka diberikan sanksi administrative oleh….

A. PPK

B. Panwaslu kecamatan

C. Bawaslu kabupaten/kota

D. KPU kabupaten/kota

E. KPU Provinsi

Kunci Jawaban: D

62. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh, kecuali…

A. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih

B. Setiap Warga Negara Indonesia

C. Peserta Pemilu

D. Pemantau Pemilu

E. A dan D benar

Kunci Jawaban: B

63. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di, kecuali…

A. Tempat ibadah termasuk halaman

B. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan

C. Gedung milik pemerintah

D. Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)

E. Tempat yang menjadi milik perseorangan atay  badan swasta

Kunci Jawaban: E

64. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menghitung, kecuali…

A. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir pemilih DPT

B. Jumlah suara sah dan tidak sah yang digunakan

C. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir pemilih

D. Jumlah surat suara yang tidak terpakai

E. Sisa surat suara cadang

Kunci Jawaban: B

65.  Berikut ini yang bukan merupakan syarat formil adalah…

A. Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan

B. Pihak terlapor

C. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu

D. Kesesuaian tanda tangan dalam formular laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain

E. Periwtiwa dan uraian kejadian

Kunci Jawaban: E

66. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali…

A. Memimpin kegiatan PPK

B. Mengawasi kegiatan Panwascam

C. Megundang anggota untuk mengadakan rapat PPK

D. Menandatangani laporan hasil kegiatan perhitungan suara sementara secara berkala dengan manual dan/atau elektronik

E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

67. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?

A. KPU setingkat di atasnya

B. DKPP

C. Bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota

D. Gubernur atau Bupati/Walikota

E. Pimpinan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota

Kunci Jawaban: A

68. Panitian Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh… untuk melaksanakan Pemilu di tingkatan desa/kelurahan

A. KPU Kabupaten/Kota

B. PPK

C. Panwaslu

D. Bawaslu

E. Bupati/Walikota

Kunci Jawaban: A

69. Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan tidka terdaftar dalam DPS, DPS hasil perbaikan, DPT, dan Daftar Pemilih Tambahan. Maka warga negara tersebut didaftarkan dalam…

A. DPT

B. Daftar Pemilih Tambahan

C. Daftar Pemilih Khusus

D. Tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih manapun

E. Semua jawaban salah

Kunci Jawaban: D

70. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah…

A. Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan

B. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan

C. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dan memiliki identitas kependudukan setempat

D. Semua warga negara Indonesia yang berdomisili di TPS yang bersangkutan

E. Jawaban A,B, dan C benar

Kunci Jawaban: E

71. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya ditempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada…

A. KPU setempat

B. PPK setempat

C. PPS setempat

D. KPPS setempat

E. Bawaslu setempat

Kunci Jawaban: C

72. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam…

A. Daftar pemilih baru

B. Daftar pemilih berpotensial

C. Daftar peserta pemilih

D. Daftar pemilih tambahan

E. Daftar anggota pemilih

Kunci Jawaban: D

73. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetpkan sebagai…

A. Daftar semua pemilih

B. Daftar pemilih sementara

C. Daftar pemilih akhir

D. Daftar potensi pemilih

E. Daftar pemilih tetap

Kunci Jawaban: E

74. Dalam kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melibatkan…

A. Hakim pada semua peradilan. Pejabat BUMN/BUMD, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa/lurah

B. Pejabat BUMN/BUMD, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan kasus kades/lurah dan perangkat desa/lurah

C. Pelajar/ mahasiswa dan orang jompo

D. Anggota non partai

E. Anggota ORMAS

Kunci Jawaban: B

75. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan…

A. Tidka menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya

B. Menjalani cuti diluar tanggungan negara

C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah

D. Dicalonkan oleh Parpol

E. A, B, C benar

Kunci Jawaban: E

76. Pasangan calon dan/atau kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika…

A. Mengumpulkan masa dalam mempengaruhi pemilih

B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih

C. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi

E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu

Kunci Jawaban: C

77. Pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan pada…

A. Panitia Pemilu telah siap

B. Hari libur atau hari yang diliburkan

C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh

D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan Pemilu

E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan Pemilu

Kunci Jawaban: B

78. Dubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh…

A. Presiden

B. Menteri dalan Negeri

C. DPR

D. DPRD Provinsi setempat

E. KPU

Kunci Jawaban: A

79. Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan Presiden selambat-lambatnya dalam waktu…

A. 15 hari

B. 20 hari

C. 25 hari

D. 30 hari

E. 35 hari

Kunci Jawaban: D

80. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah…

A. Nomor induk kependudukan

B. Nama lengkap pemilih

C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir

D. Alamat domisili pemilih

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: D

81. Apa sanksi yang diberikan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih…

A. Sanksi administrasi

B. Sanksi peringatan

C. Sanksi pembatalan dan pidana

D. Sanksi etik

E. Tidak ada sanksi

Kunci Jawaban: C

82. Bentuk pemerintahan atau administrasi dimana para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka adalah…

A. Oligarki

B. Aristokrasi

C. Monarki

D. Meritokrasi

Kunci Jawaban: D

83. Pada amandemen berapa yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden secara langsung…

A. Amandemen ke-1

B. Amandemen ke-2

C. Amandemen ke-1 dan ke-2

D. Amandemen ke-3 dan ke-4

Kunci Jawaban: D

84. Saksi pasangan calon dalam proses hari H saat pemungutan suara harus menunjukkan surat mandate dari, kecuali…

A. Surat mandate tertulis dari pertain politik

B. Surat mandate tertulis dari pasangan calon

C. Surat mandate tertulis dari CABUP/CAGUP

D. Surat mandate tertulis dari KPU kab/kota

E. Surat mandate tertulis dari tim kampanye

Kunci Jawaban: D

85. Berikut ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS, kecuali…

A. Membuka kotak suara

B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara

C. Memberikan tanda khusus pada surat suara

D. Menyegel kotak suara setelah dihitung

E. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih

Kunci Jawaban: C

86. Berita acara hasil pmungutan suara wajib ditandatangani oleh…

A. Ketua KPPS dan semua anggota KPPS

B. Ketua KPPS dan semua anggota KPPS saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani

C. Ketua KPPS dan paling sedikit 3 (tiga) anggita KPPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani

D. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani

E. Anggota KPPS dan pengawas TPS saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani

Kunci Jawaban: D

87. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ketua KPPS melakukan kegiatan…

A. Penyiapan TPS

B. Pengumutan dengan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS

C. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih

D. Memriksa keadaan saksi yang berasal dari surat mandate calon

E. Rapat pemungutan suara

Kunci Jawaban: C

88. Surat suara pada pemilihan Pilkada 2024 dinyatakan sah apabila…

A. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS

B. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS

C. Surat suara ditandatangani oleh ketua dan minimal 2 anggota KPPS

D. Pemberian tanda coblos sebanyak dua kali pada nomor urut pasangan calon

E. Pemberian tanda caklis sebanyak satu kali pada nomor urut foto, atau salah satu pasangan calon

Kunci Jawaban: A

89. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

(Tribungayo.com/Intan Mutia)

Baca juga: 98 Contoh Soal Tes Ujian Tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 Dilengkapi Kunci Jawaban

Baca juga: 101 Contoh Soal Tes Ujian Tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

Baca juga: 91 Contoh Soal Tes Ujian Tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban