JUDUL SKRIPSI Kualitatif dan Kuantitatif 2024 Terbaru: untuk Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara

TRIBUNGAYO.COM - Teruntuk mahasiswa yang saat ini sedang mencari referensi sebagai media pembelajaran sebelum menentukan topik yang ingin diteliti.

Dibawah ini Tribungayo.com telah menyajikan rangkuman dari daftar terbaru judul skripsi khusus bagi mahasiswa Hukum Tata Negara.

Daftar judul skripsi ini diharapkan bisa memudahkan mahasiswa dalam mengkaji setiap topik serta memahami latar belakang masalah dari setiap tema yang akan diangkat.

Nantinya kamu bisa mengadopsi judul skripsi Hukum Tata Negara dibawah ini kemudian dimodifikasi lagi sesuai dengan permasalahan diwilayah kamu.

Dengan begitu, kamu akan lebih mudah menyelesaikan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusanmu itu.

Jangan lupa untuk menyesuaikan judul yang kamu pilih dengan metode penelitian yang mudah dipahami ya!

Dimana ada dua metode penelitian yang biasa digunakan dalam menyusun skripsi, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Nah, kamu perlu menyesuaikan Kembali nantinya dengan latar belakang masalah dari penelitian yang diambil.

Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara Terbaru

1. Hak politik masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pemilihan Presiden tahun 2019 : Studi kasus di Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang
2. Implementasi Kewenangan Kepala Desa dalam Memimpin Penyelelenggaraan Pemerintaan Desa dihubungkan dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat 2 Huruf A (di (Desa Neglasari Kecamatan pakenjeng Kabupaten Garut)
3. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di PT. Budiduta Agromakmur Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Efektivitas Regulasi Pembuangan Sampah di Pemakaman Cina Kelurahan Sungai Pinang Dalam
5. Studi Kullyatul Khamsah dalam Penetapan Parameter Kedaruratan/Kegentingan dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
6. Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Perdagangan Telur Penyu di Kabupaten Berau (Studi Penerapan Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya dan Ekosistemnya)
7. Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik pada pasal 173 undang-undang no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
8. Persepsi dan Motivasi Masyarakat Kecamatan Samarinda Kota terhadap Kepemilikan Kartu Identitas Anak dalam Tinjauan Maqashid Syariah
9. Efektivitas Pemberlakuan Sistem Satu Arah di Jalan Pesut, Kota Samarinda Perspektif Maslahah Mursalah
10. Peran Gubernur Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah
11. Studi Larangan Penangkapan dan Penjualan Kepiting Bertelur dalam Peraturan Menteri No.12/Permen-Kp/2020
12. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 04 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah” (Studi Kasus Pencatatan Kematian Di Kabupaten Tasikmalaya)
13. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tinjauan Fiqih Siyasah
14. Perlindungan Hukum pada Wartawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Kota Samarinda (Perspektif Fiqih Jinayah)
15. Membangun Kepariwisataan yang Berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegaran Tahun 2016-2025)
16. Persfektif Fiqih Jinayah Terhadap Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Pidana Ringan
17. Peran Dinas Lingkuhap Hidup Dalam Pelaksaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Samarinda Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
18. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam Perspektif Maqashid Syari’iyyah (Studi Kasus Jam Operasional Kendaraan Besar di Lintas Jalan Otto Iskandar Dinata Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir)
19. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Urgensi Peraturan Daerah Wajib Garasi
20. Kewenangan Pengelolaan Dana Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah
21. Kebijakan Pemerintah Wajib Vaksin dalam Prespektif Maqshid Syariah (Studi Kasus Vaksin AstraZeneca pada Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu)
22. Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda terhadap Sengketa Tanah Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur)
23. Kedudukan Menteri Triumvirat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Presiden di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah
24. Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Juru Parkir Liar di Kota Samarinda”Perspektif Fiqh Siyasah
25. Pengelolaan Fasilitas Pasar Rakyat Di Desa Tengin Baru Persfektif Fikih Siyasah
26. Media Massa Elektronik Dalam Kampanye Pilkada Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2017 Perspektif Hukum Islam
27. Penertiban Perpakiran Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Tulungagung
28. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Pengakuan Terhadap Penghayat Kepercayaan Oleh Negara Perspektif Tasamuh (Toleransi) Yusuf Alqardhawi
29. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Bawaslu Kota Pekalongan Dalam Pemberantasan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2019 (Prespektif Maslahah Mursalah)
30. Kajian Yuridis Vague Of Norm Terhadap Notaris Yang Terpilih Menjadi Anggota Dprd Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perspektif Mashalah Mursalah
31. Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah
32. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 Dan Konsep Syura Kontemporer (Studi Pada Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali)
33. Penyelesaian Perkara Melalui Carok Ditinjau Dari Perspektif Urf & Hak Asasi Manusia
34. Implementasi Pasal 14 Huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemberian Pelayanan Hak Kesehatan Dan Makanan Layak Bagi Narapidanan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro)
35. Politik Hukum Pemerintahan Nagari Pasca Pemberlakuan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
36. Implementasi Permenkes Ri No 1175/Menkes/Per/Viii/2010 Dalam Upaya Pengawasan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
37. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xiii/2015 Prespektif Hukum Progresif Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah
38. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19 (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)
39. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 Terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry
40. Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Bengawan Solo Perspektif Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)
41. Pelanggaran Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Prespektif Fiqh Al-Bi’ah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)
42. Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Penguasaan Minerba Oleh Pemerintah Pusat
43. Implementasi Pasal 32 Pkpu No.3 Tahun 2017 Terhadap Pencalonan Perseorangan Pilkada Kabupaten Banyuwangi
44. Analisis Perda Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi)
45. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)
46. Tinjauan Yuridis Terhadap Perijinan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi ( Studi Di Dinas Perhubungan Kota Batu)
47. Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Di Tinjau Dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
48. Larangan Memberi Uang Atau Dalam Bentuk Apapun Berdasarkan Pasal 8a Dan B Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Terhadap Upaya Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
49. Pencegahan Penyebaran Klaster Baru (Covid-19) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, Ditinjau Dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020 (Studi Tps 07 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)
50. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Negara Milik Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 ( Studi Putusan Ptun Surabaya No 83/G/2014)
51. Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Menanggulani Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak Berdasarkan Perda No 12 Tahun 2008 Perspektif Maslahah (Studi Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)
52. Efektivitas Penerapan E-Tilang Pada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dang Angkutan Jalan (Studi Di Polres Mojokerto)
53. Diskursus Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Pemikiran Bustanul Arifin Dan A. Qodri Azizy)
54. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 39 Tentang Perlindungan Anak Perihal Tindakan Pengangkatan Anak ( Al-Laqith) Oleh Calon Orang Tua Beda Agama
55. Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Oleh Pegawai Negeri Sipil Perspektif Maslahah Mursalah

Itulah beberapa contoh judul skripsi yang bisa menjadi referensi mahasiswa Hukum Tata Negara dalam menentukan topik penelitian. Semoga bermanfaat! (*)

(Tribungayo.com/ Intan Mutia)

Baca juga: 33 DAFTAR JUDUL SKRIPSI: Pendidikan Teknologi Agroindustri Terbaru 2024

Baca juga: CONTOH JUDUL SKRIPSI- Pendidikan Fisika Baru untuk Referensi Mahasiswa