81 Daftar Referensi Judul Skripsi Jurusan Hukum Pidana

TRIBUNGAYO.COM - Apakah kamu salah satu mahasiswa program studi Hukum Pidana yang sedang mencari referensi judul skripsi?.

Jika benar, maka artikel ini akan membantu kamu menemukan judul penelitian yang diinginkan.

Dimana, TribunGayo.com telah menyajikan puluhan contoh judul skripsi dengan topik yang bervariasi.

Contoh judul skripsi ini dapat memudahkan mahasiswa akhir dalam mendapatkan judul sesuai dengan latar belakang masalah yang ingin diteliti.

Perlu diingat, setelah menentukan topik penelitian apa yang akan dikaji.

Selanjutnya, kamu harus mencari teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Nah, untuk langkah tersebut, kamu bisa mengambilnya dari buku, catatan, atau materi yang diberikan dosen selama kuliah.

Jika langkah tersebut sudah benar, kamu hanya perlu melanjutkan untuk menyusun dengan lebih teliti.

Pada dasarnya, penelitian tugas kahir akan lebih mudah diteliti jika ruang lingkup masalah lebih konkret dan sempit.

Apalagi mahasiswa Hukum Pidana, harus benar-benar memahami latar belakang masalahnya agar mudah menuju ke tahap selanjutnya.

Yuk langsung saja simak kumpulan contoh judul skripsi dibawah ini!

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Wakaf
2. Urgensi Peran Kepala Paksi Pak Sekala Bekhak Dalam Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes Dalam Perspektif Teori Legal System
4. Analisis Yuridis Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Kelembagaan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Ombudsman Republik Indonesia
5. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Legal System
7. Implementasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
8. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre-Order Melalui Platform Twitter Dengan Metode Pembayaran Down Payment
9. Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Cikibul (Ice Smoke) Yang Mengandung Nitrogen Cair Di Wilayah Yogyakarta
10. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility t Csr) Di Perusahaan Daerah Air Minum ( Pdam ) Tirln Gemilang Kabupaten Mapetang
11. Efektifitas Peraluran Daeruft Kabupa\en Temangung  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Knhersihan. Keindahan.Ketertiban Dan Kesehaian Lingkungan ( Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki L iina )
12. Pcncrapan I lukum Dalam Pclongyaran Lqtulintas Yang Dilakukan Arial Dnlam Kasus Kecelakaan Laluliutas
13. Aturan Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam
14. Irnplenientasi  Perda  Nomnar 6 Tahun 2016 Tentang Pdam Kota Magelng Dalam Rangka Meningkatkan Pad Di Kota Magelng
15. Sistem Pembuktian Cyber Cream Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
16. Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dibawah Umur ( Studi Putusan Nomor Putusan 8/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Sdw Dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bjb)
17. Perbandingan Kebijakan Hukum Tentang Pidana Mati (Studi Kasus Wetboek Van Strafrecht Dan Kuhp Nasional)
18. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Di Polda DIY
19. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Baju Bekas Impor Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Di Kantor Imigrasi Kota Tanjungpinang
20. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bulliying Dibawah Umur Di Kabupaten Tegal
21. Efektivitas Hukum Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Lembaga Permasyarakatan Yogyakarta
22. Upaya Pencegahan Penggunaan Performance Enhancing Drugs Pada Atlet Cabang Olahraga Taekwondo Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Progresif
23. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Berulang
24. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Hago Ditinjau Menurut Pasal 81 Ayat 2 Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
25. Implikasi Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetik Ilegal: Studi Kasus Pasal-Pasal 106 Ayat (1) Uu Kesehatan No.36/2009 Ri
26. Asas Legalitas Dalam Hukum Positif : Pembaruan Konsep Asas Legalitas Dalam Kuhp Nasional
27. Analisis Komparatif Peran Strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dengan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pembullyan Anak
28. Politik Hukum Pidana Pengaturan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Wetboek Van Strafrecht Dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional
29. Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)
30. Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Satlantas Polres Salatiga
31. Implementasi Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Purbalingga Sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019
32. Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten XXX Nomor XX tahun XXX tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (studi kasus terhadap penertiban pedagang kaki lima)
33. Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauam Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.)
34. Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat)
35. Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279
36. injauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)
37. Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
38. Relevansi Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime di Indonesia
39. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
40. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang Ri N0. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian  (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)
41. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Terhadap Putusan Pn Binjai No 239pid.B2007PN-Binjai
42. Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus Pt.Karya Bina Bersama)
43. Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan No.1902/Pid B/2004/PN Medan)
44. Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
45. Analisa Kasus Tindak Pidana Pemberian Ijazah Tanpa Hak (Studi Putusan Pn Medan Reg. No. 1932/Pid,B/2005/PN-Mdn)
46. Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Pt, Bank Mandiri (Studi Kasus No.2120/Pid,B/2006/PN.Mdn)
47. Analisis Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Dalam Menggandakan Rekening Bank (Studi Kasus No.1945/Pid.B/2005/PN-Mdn)
48. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe)
49. Implementasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.514/Pid.B/1997/PN-LP)
50. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindakan Pengadilan (Contempt Of Court) (Studi Kasus Reg 1444 /Pid.B /2001 PN-Medan)
51. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Wakaf
52. Tanggung Jawab Bpn Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Munculnya Sertifikat Ganda
53. Model Fastrack Legislation Di Indonesia Dalam Prespektif Kedaulatan Rakyat
54. Urgensi Peran Kepala Paksi Pak Sekala Bekhak Dalam Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
55. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes Dalam Perspektif Teori Legal System
56. Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Komisi Yudisial Dalam Pengangkatan Hakim Agung
57. Kerentanan Hukum Bagi Konsumen Akibat Klaim Berlebih Produk Perawatan Kulit
58. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Layanan Internet Banking
59. Analisis Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Yang Terkait Kedudukan Anak Diluar Kawin
60. Perlindungan Pelaku Usaha Umkm Dari Marketplace Online
61. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre-Order Melalui Platform Twitter Dengan Metode Pembayaran Down Payment
62. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Dalam Melindungi Konsumen Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
63. Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta
64. Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Cikibul (Ice Nsmoke) Yang Mengandung Nitrogen Cair Di Wilayah Yogyakarta
65. Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Ilegal (Studi Kasus Produk Kosmetik Di Indonesia)
66. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce
67. Praktik Hubungan Kerja Antara Keraton Yogyakarta Dengan Abdi Dalem Menurut Hukum Ketenagakerjaan
68. Tanggung Jawab Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
69. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Kasus Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Belitung
70. Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Dari Perkawinan Yang Sah Tetapi Tidak Terdaftar Dalam Daftar Penerimaan Pensiun Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1969 (Studi Di Pt. Jasa Marga (Persero)
71. Implementasi Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengidap Skizofrenia Di Lapas Kelas Iia Magelang
72. Implementasi Permenkuham Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Iia Magelang)
73. Analisis Yuridis Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Kelembagaan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Ombudsman Republik Indonesia
74. Analisis Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pelayanan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barito Utara
75. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta
76. Perlindungan Terhadap Perempuan Bagi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Uu Nomor 39 Tahun 1999
77. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Legal System
78. Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Pemenuhan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Tata Negara
79. Implementasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
80. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Pengawalan Kendaraan Non Prioritas Di Kota Yogyakarta
81. Implementasi Uu No.7 Tahun 2017 Tentang Ketentuan 30 persenKuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Sukoharjo

(Tribungayo.com/ Intan Mutia)

Baca juga: 67 Contoh Judul Skripsi Jurusan Kebidanan Sebagai Referensi Menyusun Tugas Akhir