MotoGP Mandalika 2024 Terancam Sepi Peminat, Ini Sebabnya

"Lagi-lagi ini adalah ranahnya dari pemerintah karena yang menerbitkan aturan bukan dari MHA," jelas Rata.

2. Penjualan Tiket MotoGP Mandalika 2024 Lesu

Akibat naiknya tarif sewa hotel, membuat animo GP mania Indonesia untuk menyaksikan MotoGP Mandalika 2024, menurun. Sehingga, imbasnya juga berdampak kepada penjualan tiket.

Mahalnya biaya akomodasi juga menjadi penyebab mengapa penjualan tiket MotoGP Mandalika tahun ini terkesan sepi.

Diketahui, hingga saat ini total tiket MotoGP Mandalika 2024 yang sudah terjual berkisar 30 ribu lembar tiket MotoGP.

3. Gonjang-ganjing Pembayaran Hosting Fee Rp231 M

Selain masalah ticketing, perihal pembayaran hosting fee kepada Dorna Sports juga masih menuai polemik. Sebab siapa yang akan membayar masih menjadi bahasan panas.

Pemerintah Daerah NTB terkesan lepas tangan, sebab dalam dua musim terakhir penyelenggaraan MotoGP Mandalika, semuanya ditanggung pusat.

Sedangkan Pemda NTB untuk 2024, anggaran sudah terlanjur dialokasikan untuk Pilkada hingga Pekan Olahraga Nasional (PON Aceh-Sumut).

Melalui Sekertaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi, menyampaikan bahwa pihaknya bukan tidak mau membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024.

Mereka ingin mengetahui lebih dulu bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan pemerintah pusat.

"Bukan tidak sanggup membayar hosting fee, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan berharap pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat," kata mantan Penjabat Gubernur NTB itu, dikutip dari TribunLombok.

Ramai desas desus MotoGP Mandalika 2024 batal beberapa waktu lalu terkait hosting fee.

Kini terkait pembayarannya, pemerintah pusat diharapkan untuk bisa memberi uluran bantuan.

Pasalnya beban pembayaran hosting fee yang pada tahun ini diserahkan ke Pemerintah Daerah NTB sebesar Rp231 miliar, belum bisa dilakukan.

Hal ini dikarenakan anggaran daerah digunakan untuk pembiayaan atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pelaksanaan Pilkada 2024.

"Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana cukup menyedot banyak anggaran," kata Lalu Gita Ariadi mengakhiri.