KPK Pilih Bener Meriah Jadi Wilayah Observasi Percontohan Antikorupsi

Disisi lain kata Pj Bupati bahwa pemerintah Bener Meriah telah berupaya mendukung program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten ini melalui sejumlah kegiatan, seperti membentuk satgas dan sosialisasi unit pengendalian gratifikasi (UPG).

Kemudian membentuk satgas saber pungli bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan melaksanakan survey penilaian intergitas (SPI0).

Lalu, melakukan loordinasi dan monitoring capaian MCP KPK, membentuk media pengaduan masyarakat melalui WBS.

Membentuk satgas fraud dan Internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah, sekolah, pemerintah desa dan BUMD.

Selanjutnya pemberian layanan publik secara transparan dan bebas dari praktek-prakter korupsi dan Digitalisasi pemberian layanan publik di beberapa unit layanan seperti perizinan, kependudukan dan layanan pengaduan masyarakat.

"Namun kami masih menyadari bahwasannya pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Maka kami mengharapkan kepada Tim dari KPK agar memberikan saran dan masukan serta bimbingan kepada kami, dalam optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan observasi ini nantinya," sebutnya.

Selain itu, kegiatan observasi tersebut dirangkai dengan penyerahan buku panduan Anti Korupsi dan dilanjutkan sesi tanya jawab. 

Ikut berhadir dalam kegiatan tersebut Tim KPK RI yaitu Firlana Ismayadin, Herlina Jeane Aldin, Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Aceh Hamam.

Serta unsur Forkopimda Plus Kabupaten Bener Meriah dan para kepala SKPK. (***Bustami***)

Baca juga: Kajari Aceh Tenggara Gelar Coffee Morning Bersama Wartawan Ungkap Komit Tuntaskan Kasus Korupsi 

Baca juga: Rugikan Negara Rp 500 Juta Lebih, 3 Tersangka Korupsi APBDES di Bener Meriah Dilimpah ke JPU

Baca juga: Massa PPPI Geruduk Gedung KPK, Dugaan Korupsi di RSUD Muyang Kute Bener Meriah tak Kunjung Tuntas