Pilkada Aceh Tengah

Akademisi IAIN Takengon Beberkan Dampak Buruk Politik Uang Bagi Aceh Tengah

"Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, ataupun kualitas calon, tetapi tergiur oleh uang yang ditawarkan," tegasnya. 

Penulis: Romadani | Editor: Mawaddatul Husna
FOR TRIBUNGAYO.COM
Akademisi IAIN Takengon sekaligus Pengamat Politik, Sutrisno MA. 

Laporan Romadani | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Menanggapi dugaan adanya politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Tengah, akademisi sekaligus pengamat politik dari IAIN Takengon, Sutrisno, MA, mengungkapkan dampak negatif dari praktik tersebut terhadap tatanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di wilayah ini.

Sutrisno menyebutkan bahwa politik uang berpotensi menghancurkan sistem demokrasi. 

"Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, ataupun kualitas calon, tetapi tergiur oleh uang yang ditawarkan," tegasnya. 

Menurutnya, jika sebuah kecurangan terorganisir dengan baik, kemungkinan besar kecurangan tersebut akan berhasil memenangkan suara.

Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok terkait fenomena politik uang

"Ada yang menerima, melawan, dan tidak peduli. Sayangnya, mayoritas masyarakat cenderung menerima, sementara hanya sedikit yang melawan atau tidak peduli sama sekali," jelasnya.

Lebih lanjut, Sutrisno memperingatkan bahwa dampak dari politik uang sangat buruk bagi pemerintahan yang terbentuk. 

"Calon yang terpilih akan berupaya mengembalikan dana yang dikeluarkan selama kampanye.

Akibatnya, pemerintahannya tersandera oleh kepentingan uang tersebut dan program-program pembangunan seringkali terhambat," tambahnya.

Sutrisno juga menekankan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi politik uang di lapangan. 

"Bawaslu harus menjadi garda terdepan dalam memutus rantai politik transaksional dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka yang melapor tidak akan dirugikan di masa depan," ujarnya.

Sebagai solusi, Sutrisno menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat serta pengawasan ketat dari Bawaslu hingga tingkat desa dan tempat pemungutan suara (TPS). 

"Politik uang hanya bisa diputus mata rantainya jika masyarakat sadar dan tidak lagi tergoda untuk memilih berdasarkan uang," pungkasnya. (*)

Baca juga: Dosen IAIN Takengon Dr Evanirosa Raih Peringkat Ketiga Internasional di PKM OSA Batch 13

Baca juga: Irjen Kemenag RI Harap Rektor IAIN Takengon Manfaatkan Fasilitas Kampus di Mulie Jadi

Baca juga: Dekan FK Unair Dicopot Akibat Tolak Dokter Asing, Ini Tanggapan Dekan FSDU IAIN Takengon

Sumber: TribunGayo
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved