Perjuangan Panjang Nakes RSUD Datu Beru Takengon, Tuntut Kesejahteraan dan Formasi PPPK

Laporan Romadani | Aceh Tengah 

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Di tengah cuaca yang cerah, ratusan tenaga kesehatan (nakes) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah pada Kamis (17/10/2024).

Dalam aksi ini, mereka menuntut kejelasan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Jasa Medis (JM) pelayanan kesehatan.

Para nakes yang mengenakan seragam putih khas, menyampaikan aspirasi mereka dengan membawa spanduk berisi tuntutan yang jelas. 

“Kami merasa di anak tirikan,” ungkap Rahmadi, salah satu nakes, sambil menunjuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses seleksi PPPK. 

“Tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan mendapat peluang, sementara kami tidak. Kami sudah mengabdi lama, tapi suara kami tidak didengar,” tambahnya.

Lebih dari sekadar kuota PPPK, mereka juga menyerukan perbaikan terkait Jasa Medis, yang selama tiga bulan terakhir belum dibayarkan. 

“Uang jasa medis dan snack juga belum dibayarkan selama tiga bulan,” keluh salah satu nakes. 

Keprihatinan ini menunjukkan bagaimana ketidakpastian finansial dapat mempengaruhi semangat dan kinerja tenaga medis yang berjuang di garda terdepan.

Di tengah aksi, perwakilan nakes menegaskan harapan mereka agar pemerintah daerah dapat memperhatikan kesejahteraan mereka dan meningkatkan fasilitas untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

“Kami berharap ada peningkatan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan demi mendukung pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” ujar seorang nakes lainnya.

Aksi ini berujung pada kesepakatan yang ditandatangani oleh koordinator lapangan Fitra Alzikra dan Sekretaris Fulka Bahri, bersama 14 nama lainnya. 

Mereka meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengusulan data base non-ASN RSUD Datu Beru kepada pemerintah atasan, termasuk Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah daerah juga diharapkan untuk mengevaluasi manajemen dan kinerja di bidang kepegawaian.

Serta menjamin keberlangsungan tugas non-ASN di RSUD Datu Beru tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.