Berita Bener Meriah

Keluhan dan Harapan Warga yang Berada di Kawasan Konflik Gajah Saat Bertemu Menteri Kehutanan

Menhut terlebih dahulu meninjau kawasan tersebut lewat udara, baru setelah itu berkunjungan ke CRU DAS Peusangan, di Kabupaten Bener Meriah.

Penulis: Bustami | Editor: Sri Widya Rahma
TRIBUNGAYO.COM/BUSTAMI
Menhut berdialog dengan masyarakat kawasan konflik gajah. 

Laporan Bustami I Bener Meriah

TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Kamis (19/12/2024), meninjau langsung lahan seluas 20.000 hektar yang dihibahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk konservasi Gajah Sumatera.

Saat berkunjung, Raja Juli turut ditemani oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Pj Gubernur Aceh, mereka datang menggunakan helikopter dari Kota Banda Aceh.

Sebelum mendarat, Menhut terlebih dahulu meninjau kawasan tersebut lewat udara, baru setelah itu berkunjungan ke CRU DAS Peusangan, di Kabupaten Bener Meriah.

Keluhan dan Harapan Warga

Dalam pertemuannya, Menhut juga berdialog langsung dengan perwakilan masyarakat dari tiga kabupaten terdampak konflik gajah dan manusia.

Warga Karang Ampar, Aceh Tengah, Muslim dalam kesempatan itu meminta agar pemerintah tidak menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) baru maupun izin tambang di wilayahnya.

Sebaliknya, ia berharap pengurusan hutan adat dapat dipermudah untuk dikelola oleh masyarakat.

Sementara warga Negeri Antara, Bener Meriah, Syahrial mengatakan bahwa mulanya konflik gajah terjadi pada 17 tahun lalu dan sekupnya masih kecil.

Sedangkan sampai saat ini konflik masih terus berlangsung dan telah masuk dalam skala besar.

Maka demi meningkatkan perekonomian masyarakat, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan jangka pendek terhadap gajah yang masih memasuki permukiman.

"Meskipun parit penghalau dan kawat kejut telah dipasang di beberapa lokasi, ada empat gajah yang masih berkeliaran. Kami minta segera dipindahkan terlebih dahulu," ujar Syahrial.

Warga Juli, Bireun, Zainuddin menyampaikan permohonan agar izin hutan adat yang sebelumnya ditolak dapat diproses kembali.

Ia juga meminta perhatian lebih terhadap tim mitigasi yang sering membantu penghiringan gajah di daerahnya.

Tanggapan Menhut

Menanggapi keluhan masyarakat, Menhut menegaskan bahwa langkah perbaikan ekosistem dan habitat terus dilakukan sembari menyiapkan solusi jangka panjang.

Raja Juli mengatakan perlu adanya kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan.

Ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo agar mengubah cara pandang dan hubungan dengan hutan, dimana hutan tidak boleh lagi berjarak dengan rakyat.

"Salah satu perintah Prabowo ke saya adalah mengubah cara pandang kita dengan hutan, relasi antara rakyat dan hutan. Hutan tidak boleh lagi berjarak dengan rakyat," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa roadmap konservasi ini sedang difinalisasi dan ditargetkan selesai pada April 2025.

"WWF dan Dirjen KSDAE terus berkoordinasi untuk memastikan niat baik Presiden Prabowo ini terimplementasi dengan baik.

Konservasi ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengurangi konflik dan menciptakan keseimbangan antara kelestarian alam dan kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (*)

Baca juga: Indonesia- Singapura jadi Satu Diantara Rute Penerbangan Tersibuk Dunia pada 2024

Baca juga: Stok Menipis, Harga Kakao di Aceh Tenggara Meroket Capai Rp 160.000/Kg

Baca juga: Seorang Ayah di Aceh Tengah Cabuli Dua Anak Kandung, Terbongkar Setelah Korban Melahirkan Bayi Kedua

 

 

Sumber: TribunGayo
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved