Berikut Poin Tuntutan Ratusan Honorer di Gedung DPRK Bener Meriah

Laporan Bustami I Bener Meriah

TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Senin (20/1/2025).

Mereka menyampaikan aspirasi terkait kekecewaan terhadap hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Pemerintah dianggap tidak adil karena tidak memperhatikan masa kerja dan dedikasi mereka.

Aspirasi mereka dituangkan dalam enam poin tuntutan yang disampaikan langsung ke Ketua DPRK Bener Meriah.

Pertama mereka meminta pengangkatan PPPK paruh waktu bagi honorer berstatus R2 dan R3.

Lalu meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RPP Manajemen ASN turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023.

Hal ini diharapkan dapat mengakomodasi pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi ASN penuh waktu.

Pendemo juga mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pengangkatan honorer dalam database BKN menjadi ASN penuh waktu.

Seperti yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meminta agar pemerintah menunda rekrutmen CPNS tahun 2025 hingga masalah pengangkatan honorer dalam database BKN terselesaikan.

Para honorer selanjutnya mendesak revisi UU yang membatasi belanja pegawai di daerah sebesar tiga puluh persen, karena hal ini dianggap menghambat pembayaran gaji PPPK.

"Kami juga menolak status paruh waktu dan menuntut pengangkatan penuh waktu berdasarkan masa kerja yang sudah berkontribusi," ucap para pendemo.

Tuntutan yang disampaikan oleh ratusan tenaga honorer ini mencerminkan kegelisahan mereka atas ketidakpastian status pekerjaan yang mereka jalani selama ini.

Para tenaga honorer berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan solusi konkret.