Perusahaan Tekstil Sritex Tutup 1 Maret 2025, Ekonom Angkat Bicara

TRIBUNGAYO.COM - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal dengan nama Sritex, adalah sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah per hari ini, Sabtu (1/3/2025) resmi ditutup.

Sebanyak 10 ribu karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari penutupan Sritex.

Penutupan Sritex ini semakin menegaskan tren deindustrialisasi yang terjadi di sektor padat karya. 

Menanggapi peristiwa ini, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet angkat bicara.

Yusuf Rendy Manilet menilai apa yang terjadi pada Sritex merupakan peringatan mengenai perlunya kebijakan yang lebih seimbang.

"Secara keseluruhan, penutupan Sritex tidak hanya menegaskan tren deindustrialisasi. 

Tetapi juga menjadi peringatan perlunya kebijakan yang lebih seimbang untuk menjaga peran strategis industri padat karya dalam perekonomian nasional.

Agar stabilitas sosial-ekonomi tetap terjaga di tengah persaingan global yang semakin ketat," ujarnya kepada Kontan, Jumat (28/2/2025). 

Rendy menyebutkan fenomena yang terjadi pada Sritex tidak terjadi secara tiba-tiba.

Melainkan merupakan akibat dari serangkaian faktor yang saling terkait dan memperparah situasi industri dalam negeri. 

Salah satu faktor utamanya adalah kebijakan pemerintah seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang mempermudah impor tekstil, terutama dari China. 

Sehingga pasar domestik dibanjiri dengan produk-produk murah yang dijual di bawah biaya produksi lokal atau praktik dumping. 

Rendy menilai kebijakan tersebut menunjukan lemahnya koordinasi antarkementerian.

Di samping itu, kondisi pasar global yang lesu akibat krisis ekonomi dunia dan ketidakstabilan geopolitik.

Seperti perang Rusia-Ukraina, turut menekan permintaan ekspor tekstil dari Indonesia.

Sehingga industri yang bergantung pada pasar internasional seperti Sritex mendapatkan pukulan berat. 

Ditambah lagi, kenaikan biaya produksi di dalam negeri, baik dari sisi upah buruh maupun harga energi, semakin membebani industri padat karya yang sudah tertekan oleh faktor-faktor eksternal tersebut. 

Rendy melanjutkan kombinasi antara kebijakan impor yang longgar, pasar global yang tidak stabil, dan biaya produksi yang tinggi menciptakan kondisi sulit bagi keberlangsungan industri padat karya. 

Dus, proses deindustrialisasi semakin cepat terjadi dan tutupnya Sritex pun bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih luas.

"Secara historis, industri padat karya, seperti sektor tekstil dan manufaktur, memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Di daerah-daerah seperti Sukoharjo, Jawa Tengah, industri ini telah menyerap jutaan pekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi lokal," imbuhnya. 

Namun, data terbaru dari Kementerian Perindustrian menunjukkan penurunan signifikan. 

Jumlah karyawan di sektor tekstil menurun dari sekitar 1,2 juta pada tahun 2015 menjadi hanya 957.000 pada tahun 2024. 

Kontribusi terhadap PDB nasional juga menyusut dari 1,26 persen pada tahun 2019 menjadi hanya 0,97 persen pada tahun 2023.

Rendy menilai angka-angka tersebut tidak hanya mencerminkan fakta statistik, tetapi juga menggambarkan pergeseran struktural dalam ekonomi Indonesia, di mana persaingan produk impor murah. 

Selain itu, pergeseran ekonomi menuju sektor padat modal seperti informasi dan komunikasi, yang meskipun memberikan kontribusi PDB lebih besar, namun menyerap tenaga kerja jauh lebih sedikit.

"Ini juga semakin memperburuk dampak sosial-ekonomi, terutama bagi mayoritas tenaga kerja yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan SMP ke bawah dan belum siap beralih ke sektor dengan kebutuhan keterampilan tinggi," kata Rendy. (*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id

Baca juga: DBS Bank akan PHK 4.000 Karyawan, AI Ambil Alih 1.000 Posisi Baru

Baca juga: PPPK Paruh Waktu: Skema dari Pemerintah untuk Selamatkan Tenaga Honorer dari PHK

Baca juga: Safrizal Ikut Rakor Bersama Mendagri dan Menaker, Tito Minta Penetapan UMP & Isu PHK Jadi Prioritas