Anggota DPRA Minta Pemkab dan APH Tertibkan Biliard yang Dijadikan Lapak Judi

Laporan Asnawi Luwi|Aceh Tenggara

TRIBUNGAYO.COM, KUTACANE - Anggota DPR Aceh dari Partai NasDem Dapil 8 (Aceh Tenggara-Gayo Lues), H M Hatta Bulkaini SKD, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menertibkan meja Biliard apabila disalahgunakan seperti lapak perjudian. 

Desakan ini karena bertentangan dengan Qanun Syari'at Islam yang berlaku di Aceh khususnya tentang maisir (perjudian).

"Meja Biliard adalah olahraga ketangkasan. Tetapi, jangan ada meja Biliard dialihfungsikan menjadi lapak perjudian. Makanya Pemkab Agara bersama APH agar melakukan pengawasan dan menindak biliard apabila ditemukan menjadi lapak perjudian," kata Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Tenggara kepada TribunGayo.com Jumat (16/5/2025) kemarin.

Baca juga: Biliard Merajalela , Bupati Aceh Tenggara Geram Langsung Perintah Camat Tindak Lanjuti

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tenggara, M Salim Fakhry atas komitmennya yang tidak memberikan celah atau tempat adanya aktivitas perjudian di kabupaten setempat.

"Ini tentunya, langkah-langkah seperti ini sangat mereka dukung sebagai anggota DPRA Dapil 8 dan kepada masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan agar perjudian di lenyapkan di Aceh Tenggara," harapnya.

Sambung dia lagi, saat ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan di medsos meja Biliard di Aceh Tenggara mulai menjamur di pedesaan.

Laporan ini diawali dari masyarakat Kecamatan Deleng Pokhisen kepada Bupati Aceh Tenggara saat melaksanakan shalat subuh keliling yang melaporkan keberadaan meja Biliard cukup meresahkan di daerah itu.

Lalu, Bupati M Salim Fakhry instruksikan seluruh Camat untuk mendata meja Biliard yang ada di pedesaan.

"Jadi, ini artinya seperti terkoordinir dan diduga ada yang pemasok meja Biliard di Aceh Tenggara, dan ini harus benar-benar diawasi oleh Pemda melalui Satpol PP, Aparatur Desa dan APH agar meja Biliard ini tidak disalahgunakan atau dijadikan sebagai ajang perjudian yang tentunya akan merusak perekonomian masyarakat," tutup M Hatta Bulkaini. (*)