Berita Aceh Tengah Hari Ini

HMI Takengon Sayangkan Pernyataan Ketua DPRD Sumut Terkait 4 Pulau Aceh Dialihkan ke Sumatra Utara

“Kalau pendekatannya seperti ini, maka hukum tidak lagi berdiri di atas konstitusi, tapi tunduk pada lobi kekuasaan,” ujarnya.

Penulis: Alga Mahate Ara | Editor: Mawaddatul Husna
Dokumen Pribadi/ Afdhalal Gifari
EMPAT PULAU ACEH - Ketum HMI Takengon- Bener Meriah, Afdhalal Gifari. Ia menyayangkan pernyataan Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut), Erni Afriyanti Siregar terkait sengketa empat pulau Aceh yang dialihkan ke provinsi tetangga, Minggu (15/6/2025). 

Laporan Alga Mahate Ara | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon- Bener Meriah, Afdhalal Gifari, menyayangkan pernyataan Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut), Erni Afriyanti Siregar terkait sengketa empat pulau Aceh yang dialihkan ke provinsi tetangga.

Ia juga menyangkan pernyataan Erni Ariyanti, yang menyebut pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumut telah melalui “kajian ilmiah”. 

Pernyataan ini dinilainya sebagai bentuk delusi politik yang melecehkan sejarah Aceh dan mencederai prinsip dasar kedaulatan wilayah.

“Kalau benar berbasis kajian ilmiah, mari buka ke publik.

Di mana jurnalnya? Siapa tim akademiknya? Apa metodenya?

Atau ini hanya hasil konsensus politik elitis yang dipoles seolah-olah rasional?,” tanya Afdhalal dengan nada tegas, Minggu (15/6/2025).

Ia menyebut narasi “pengelolaan bersama” yang diusung oleh DPRD Sumut dan Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk manipulasi wacana yang banal dan menyesatkan rakyat.

“Ini bukan warung kopi atau tanah hibah yang bisa dikelola dua pihak.

Ini soal integritas administratif dan identitas teritorial. Aceh bukan benda mati yang bisa diperjualbelikan,” tegasnya.

Menurut Afdhal, keputusan Kemendagri dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang secara sepihak menetapkan empat pulau ke wilayah Sumut, menunjukkan preseden buruk dalam tata kelola negara yang demokratis.

“Kalau pendekatannya seperti ini, maka hukum tidak lagi berdiri di atas konstitusi, tapi tunduk pada lobi kekuasaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ketidakpedulian terhadap hilangnya empat pulau yang diklaim sebagai bagian dari Aceh bukan hanya soal teritorial, tetapi juga menyangkut harga diri dan identitas sejarah bangsa Aceh.

“Empat pulau hari ini hanyalah awal. Jika tak dilawan, besok bisa saja pegunungan, dan lusa seluruh narasi sejarah Aceh dihapus dari peta nasional.

Diam adalah bentuk pengkhianatan, bukan kebijaksanaan,” demikian ucapnya. (*)

Baca juga: Empat Pulau Sengketa Ternyata tidak Berpenghuni, Ini Kronologis Permasalahannya

Baca juga: Empat Pulau Aceh Hilang, HMI Takengon Desak Presiden Copot Mendagri

Baca juga: Konflik Empat Pulau Aceh Jangan Ada Dusta Diantara Kita 

 

Sumber: TribunGayo
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved