Terima Laporan Penembakan Terhadap ODGJ oleh Oknum Polisi di Pidie, Haji Uma Surati Kapolda dan LPSK

Laporan Romadani | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H Sudirman alias Haji Uma menerima pengaduan dari keluarga Ibrahim (45), warga Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, yang menjadi korban penembakan oleh oknum anggota kepolisian.

Ibrahim, yang diketahui sebagai penyandang disabilitas mental (ODGJ) dan berasal dari keluarga kurang mampu, mengalami luka tembak serius hingga harus menjalani amputasi kaki.

Insiden itu terjadi pada 2 Maret 2025 lalu, ketika Ibrahim mendatangi rumah anggota polisi berpangkat Aipda berinisial NA di Kecamatan Laweung, Pidie, sambil membawa sebilah parang.

Menurut keluarga, korban hanya melontarkan ancaman lisan tanpa melakukan penyerangan fisik.

Namun, oknum polisi tersebut menanggapi dengan menembakkan senjata ke udara, lalu melanjutkan dengan tembakan ke arah korban yang tengah berlari.

Tembakan laras panjang itu mengenai bagian kaki dan pantat korban dari arah belakang.

Akibat luka tembak tersebut, Ibrahim dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, kondisi luka yang parah membuat tim medis terpaksa mengamputasi salah satu kakinya.

Hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif, baik secara fisik maupun psikis.

Yang lebih memprihatinkan, menurut pihak keluarga, tidak ada upaya tanggung jawab dari pelaku.

Tak hanya absen memberikan bantuan, pelaku bahkan belum sekalipun menjenguk korban, menambah luka batin keluarga yang telah terpukul oleh kondisi ekonomi dan trauma mendalam.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaku merupakan anggota aktif Polres Aceh Besar, namun berdomisili di Laweung.

Ia membawa senjata api laras panjang di luar jam dinas dan di luar wilayah tugasnya, yang menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan penggunaan senjata oleh aparat.

Menanggapi laporan tersebut, Haji Uma menyampaikan keprihatinan mendalam, terlebih setelah melihat foto anak-anak korban.

“Wajah anak-anak itu polos dan penuh ketidakpastian. Mereka kehilangan sosok pelindung di usia yang masih sangat rentan,” ujar Haji Uma, Selasa (24/6/2025).

Sebagai langkah konkret, Haji Uma telah mengirim surat resmi kepada Kapolda Aceh dan ditembuskan ke Kapolri, serta menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta.

Ia mendorong agar korban memperoleh perlindungan serta proses hukum terhadap pelaku dijalankan secara transparan dan adil.

Haji Uma juga menyoroti adanya kemungkinan motif pribadi yang berkaitan dengan masa konflik Aceh antara pelaku dan korban, sebagaimana disebut oleh keluarga.

Ia meminta pihak kepolisian menyelidiki lebih dalam kemungkinan unsur kesengajaan atau dendam pribadi dalam kasus ini.

“Institusi kepolisian adalah pilar keadilan dan perlindungan masyarakat. Jika kasus ini tidak ditangani secara terbuka dan profesional, maka bukan hanya korban yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi hukum yang akan terkikis.

Keadilan tidak boleh tunduk pada pangkat dan seragam,” tegasnya.

Ia juga meminta Kapolda Aceh mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pelaku, serta mengusut dugaan pelanggaran prosedur penggunaan senjata api.

“Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan, agar tidak muncul persepsi bahwa aparat kebal hukum,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa aparat negara wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, terutama dalam menghadapi kelompok rentan seperti ODGJ.

Penegakan hukum yang berempati dan profesional adalah fondasi utama keadilan yang beradab. (*)

Baca juga: Marlina Muzakir Kukuhkan Bunda PAUD dan Ketua Forikan Banda Aceh

Baca juga: Kapolres Bener Meriah Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Mengatasnamakan Pejabat

Baca juga: Harga Emas di Aceh Tengah Hari Ini: Selasa 24 Juni 2025 Stabil