Keber DPRK Aceh Tengah 

Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah Susilawati Tekankan Pentingnya LKPJ sebagai Alat Evaluasi dan Perbaikan

Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Susilawati SPd, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah.

Penulis: Romadani | Editor: Mawaddatul Husna
Dok Humas DPRK Aceh Tengah
RAPAT PARIPURNA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung di ruang sidang utama DPRK setempat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, Jumat (18/7/2025). 

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024. 

Acara ini berlangsung di ruang sidang utama DPRK setempat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, Jumat (18/7/2025).

Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Susilawati SPd, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah.

Dan menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki kekurangan di tahun berikutnya. 

Ia memberikan apresiasi kepada komisi-komisi DPRK yang telah menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran secara maksimal.

Serta bekerja sama dengan mitra kerja dalam memberikan masukan positif demi kemajuan Kabupaten Aceh Tengah.

“LKPJ bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada rakyat.

DPRK berkewajiban memberikan catatan strategis sebagai masukan untuk memperkuat arah pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” ujar Susilawati.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRK menyoroti rendahnya serapan anggaran di awal tahun yang mengakibatkan akumulasi belanja di akhir tahun.

Sehingga diperlukan perbaikan sistem perencanaan yang lebih matang dan responsif.

Susilawati juga mendorong Pemkab menggali sumber PAD dari sektor unggulan.

Seperti kopi, pariwisata, kehutanan atau getah pinus serta menertibkan potensi retribusi yang belum tergarap maksimal.

Selanjutnya, ditekankan agar program pembangunan tidak terpusat di perkotaan.

Tetapi menyasar desa-desa tertinggal dan wilayah dataran tinggi yang masih minim infrastruktur dasar.

DPRK juga meminta perbaikan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, khususnya di daerah terpencil.

Sumber: TribunGayo
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved