36 Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata Terbaru: Praktis, Relevan, dan Siap Teliti

TRIBUNGAYO.COM - Tahukah Anda?, menentukan judul skripsi yang tepat bisa menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian mahasiswa tingkat akhir.

Hal ini juga berlaku bagi mahasiswa dari program studi Ilmu Hukum, khususnya yang fokus pada bidang Hukum Perdata.

Sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum seperti dalam perjanjian, kepemilikan, perkawinan, warisan, hingga tanggung jawab hukum.

Hukum Perdata tentu menawarkan banyak ruang untuk dieksplorasi dalam bentuk penelitian ilmiah.

Tak heran jika banyak mahasiswa hukum yang menjadikan contoh judul skripsi Hukum Perdata sebagai referensi awal untuk menyusun tema penelitian yang lebih spesifik dan relevan dengan isu terkini.

Dalam artikel ini, TribunGayo.com telah merangkum sejumlah contoh judul skripsi Hukum Perdata yang dihimpun dari koleksi skripsi mahasiswa Universitas Diponegoro, pada, Selasa (29/7/2025).

Yuk langsung saja pelajari dan pahami dengan baik contoh judul skripsi dibawah ini agar Anda lebih mudah untuk mengembangkan menjadi judul yang menarik dan sesuai dengan isu terkini!

Contoh Judul Skripsi Terbaru Hukum Perdata

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Produk Pangan (Studi Pada PT Sriboga Flour Mill)
2. Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Telah Dibuat Sebelumnya
3. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Konten Berbayar Pada Aplikasi Weverse Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial
4. Analisis Putusan Hakim Mengenai Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
5. Penyelesaian Kasus Kredit Macet terhadap Perjanjian Pinjam Nama atas Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (Studi di PT. BPR Mandiri Artha Abadi Kota Semarang)
6. Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kendal
7. Upaya Perlindungan Hukum Pada Merek Sarung Atbm (Alat Tenun Bukan Mesin) Di Kabupaten Pemalang
8. Pertanggungjawaban Hukum Wedding Organizer (Penyedia Jasa Pernikahan) Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
9. Tinjauan Yuridis Terhadap Perdamaian Dalam Kepailitan Akibat Berakhirnya Pkpu Pada Perkara Nomor 105.PDT.SUSPKPU/2021/PN.NIAGA.SBY
10. Perlindungan Hukum Perjanjian Babi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapel Di Kecamatan Juwana
11. Kewenangan Bertindak Wali Terhadap Harta Yang Diwariskan Kepada Anak Dibawah Umur
12. Tinjauan Yuridis terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan Khusus pada Kepailitan (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 189/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Jkt.Pst)
13. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Antara Pt Pln (Persero) Dengan Pelanggan Akibat Adanya Kesalahan Catat Kwh Meter
14. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Melalui Perjanjian Konsesi Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Sektor Pelabuhan (Studi Kasus Pada Badan Usaha Pelabuhan Kategori III)
15. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar
16. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Kedua Atas Tanah Perumahan "Kpr" Secara Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Sikapat Kabupaten Banyumas)
17. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Strategi Up-Selling Oleh Pelaku Usaha Tanpa Persetujuan Konsumen
18. Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri yang Terjadi di Kabupaten Klaten
19. Wanprestasi Jemaah Terhadap Biro Penyelenggara Haji Dan Umrah Pt Diyo Siba Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah
20. Analisis Yuridis Perjanjian Hak Asuh Anak Atas Perkawinan Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pdt.G/2011/PN.TNG)
21. Legal Standing Distributor Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri Yang Menyerupai Produk Yang Didistribusikan (Studi Kasus Putusan Nomor 64/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/ 2020/PN.NIAGA.JKT/PST)
22. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pialang Asuransi Aset Berdasarkan Kepatuhan Hukum (Studi Pada PT Sarana Janesia Utama)
23. Tinjauan Yuridis Pengaturan Stay dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia (Studi Perbandingan dengan Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat dan Belanda)
24. Gugatan Pembatalan Merek “Puma Dan Kucing Melompat” Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 16/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023)
25. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Njk)
26. Analisis Buy Back Guarantee Dalam Perjanjian Antar Bank Dengan Developer Pada Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Antara PT Bank Permata Tbk Dengan PT Mitra Sari Makassar)
27. Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Mekanisme Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik
28. Pertanggungjawaban Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Metode Dropshipping
29. Karya Cipta NFT Berbasis Blockchain Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019
30. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Kontak Darurat Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
31. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Satuan Rumah Susun Atas Wanprestasi Pengembang Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
32. Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Bandung)
33. Pelindungan Hak Atas Merek Dalam Metaverse Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
34. Analisis Kontrak Sengketa Lahan Pemilik Tanah Dengan Pt. Itdc (Indonesia Tourism Development Corporation) Dalam Pembangunan Mandalika International Sircuit Di Kawasan Kek Mandalika (Kawasan Ekonomi Khusus) Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor. 71/Pdt.G/2018/Pn.Pya)
35. Implementasi Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Mengatasi Kendala Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Terlahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pemenuhan Hak Keperdataan Anak
36. Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Akta Cerai (Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Pbr).

Demikianlah beberapa kumpulan referensi judul skripsi terbaru seputar Hukum Perdata yang nantinya dapat dimodifikasi kembali sesuai dengan tema yang diinginkan mahasiswa (*)

(Tribungayo.com/ Intan Mutia)