Selasa, 9 Juni 2026

Demonstrasi di Aceh Tengah

Massa Aksi di Aceh Tengah Desak Transparansi Aset Daerah, Minta Dinas Perdagangan Diaudit

Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa mempertanyakan kejelasan dan akuntabilitas pemanfaatan aset milik daerah. 

Tayang:
Penulis: Alga Mahate Ara | Editor: Mawaddatul Husna
TRIBUNGAYO.COM/ALGA MAHATE ARA
AUDIENSI KE DPRK - Aksi damai yang digelar Aliansi Gayo Merdeka (AGM) di Kabupaten Aceh Tengah pada Senin (1/9/2025) berlanjut ke audiensi dengan anggota DPRK. Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa mempertanyakan kejelasan dan akuntabilitas pemanfaatan aset milik daerah.  

Laporan Alga Mahate Ara | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Aksi damai yang digelar Aliansi Gayo Merdeka (AGM) di Kabupaten Aceh Tengah pada Senin (1/9/2025) berlanjut ke audiensi dengan anggota DPRK.

Dimana mahasiswa menuntut transparansi dalam pengelolaan aset daerah, khususnya yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa mempertanyakan kejelasan dan akuntabilitas pemanfaatan aset milik daerah. 

Mereka mendesak Pemkab Aceh Tengah untuk membuka data secara publik mengenai jumlah aset.

Status penggunaannya, serta siapa saja pihak ketiga yang telah bekerja sama dalam pengelolaannya.

“Coba sebutkan berapa sebenarnya aset daerah, mana saja yang sudah dipihak-ketigakan?

Jangan sampai rakyat tidak tahu bagaimana kekayaan daerah ini dikelola,”  tegas Heru salah satu peserta audiensi.

Sorotan tajam juga tertuju pada kenaikan tarif sewa ruko di kawasan Jalan Yos Sudarso Belang Kolak II, yang dianggap memberatkan pelaku usaha kecil. 

Para penyewa melaporkan bahwa tarif sewa ruko naik drastis, dari sebelumnya Rp 5,5 juta menjadi Rp 10 juta per tahun.

“Kita tidak menolak membayar, tapi kenaikan ini sangat tinggi tanpa penjelasan yang jelas.

Kami minta audit Dinas Perdagangan,” ungkap Heru menyuarakan keluhan pedagang. 

Mahasiswa menilai, kebijakan tersebut tidak hanya memberatkan masyarakat.

Tapi juga menunjukkan kurangnya komunikasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait aset publik.

Pihak DPRK Aceh Tengah yang menerima audiensi menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan kebijakan pengelolaan aset dan mekanisme kenaikan sewa.

Sementara itu, aksi damai yang dimulai dari Gedung Olah Seni (GOS) dan berlanjut ke Mapolres Aceh Tengah, hingga kantor DPRK Aceh Tengah berjalan kondusif. (*)

Baca juga: Selain Reklamasi, Isu Pengadaan Pin Emas 30 Anggota DPRK Aceh Tengah juga Mencuat dalam Aksi

Baca juga: Isu Daerah Mencuat dalam Aksi Aliansi Gayo Merdeka, Termasuk Reklamsi Danau Lut Tawar

 

Sumber: TribunGayo
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved