Laporan Bustami I Bener Meriah 

TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Pj Bupati Bener Meriah, Drs Haili Yoga, MSi, menyampaikan lima poin penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Kelima poin penting ini, bertujuan untuk memaksimalkan anggaran daerah sehingga dapat memberikan dampak positif di sektor pembangunan secara optimal, efisien dan efektif.

Perihal tersebut disampaikan oleh Pj Bupati Haili Yoga melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Sayutiman, SE, M.M.

Ketika membuka acara forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2024 di Aula Setdakab setempat, Senin (3/4/2023).

Diketahui, dalam Forum penyusunan RKPD Tahun 2024 diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat.

Baca juga: Ini Empat Isu Strategis Nasional yang Jadi Fokus pada RKPD Bener Meriah Tahun 2024

Poin pertama yang disampaikan Sayutiman, meminta para Kepala SKPK agar betul-betul memperhatikan hasil Musrenbang, 

program prioritas tingkat kecamatan serta laporan hasil reses DPRK Bener Meriah.

"Sehingga dengan begitu nantinya dapat menyerap dan mengalokasikan program kegiatan secara proporsional,

sesuai dengan kebutuhan kecamatan," kata Sayutiman mengutip amanat Pj Bupati Bener Meriah.

Selanjutanya Poin kedua, dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah,

sehingga dalam menyusun rencana kerja SKPK bisa lebih komprehensif dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal, efisien dan efektif. 

Baca juga: DPRK Persiapkan Rekomendasi untuk Pj Bupati Aceh Tenggara Terkait Kinerja OPD

"SKPK dituntut untuk cermat dalam alokasi dan penggunaan anggaran sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing.

Selain itu, Kepala SKPK harus punya inovasi dalam menggali potensi sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBA, maupun swasta,"pintanya.  

Berikutnya, Kepala SKPK harus memperbanyak porsi anggaran untuk belanja yang lebih produktif,

seperti belanja modal dan infrastruktur dan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. 

"Disamping itu, suatu kegiatan harus mampu dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. 

Baca juga: Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Aceh Tenggara Unik, Pj Bupati dan Kepala OPD Berpakaian Adat Alas

Dengan kata lain, perencanaan disusun dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia," sebut Sayutiman.  

Dalam poin empat, Sayutiman menekankan, penyusunan suatu kegiatan harus jelas indikator kinerjanya.

Baik indikator keluaran mupun indiktor hasil yang akan dicapai serta memperhatikan sinergisitas baik di dalam SKPK maupun antar SKPK.
 
Sementara poin terakhir, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPK menunjukan bahwa penyerapan anggaran masih belum optimal. 

Baca juga: Gerakan Pemuda Mahasiswa Minta Pj Bupati Aceh Tenggara Evaluasi OPD yang Tak Capai Target PAD

Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun dan kemudian menumpuk di akhir tahun dan masih berulang selama beberapa tahun terakhir.
 
Untuk mengatasi hal itu, kepada seluruh peserta, khususnya kepala SKPK dan jajarannya untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan kegiatan ini secara serius hingga selesai. 

Dan rancangan program dan kegiatan prioritas SKPK Tahun 2024 yang dihasilkan melalui pertemuan ini, harus sejalan dengan tujuan dan sasaran. (*)

 Update berita lainnya di TribunGayo.com dan GoogleNews