Berita Aceh

DPRA Setujui Raqan Pertanggungjawaban APBA 2022, Ini 16 Poin Pendapat Akhir Pj Gubernur Aceh

Penulis: Nurkhalis
Editor: Rizwan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, saat menyerahkan dokumen penandatanganan berita acara kepada Ketua DPRA Saiful Bahri, yang disaksikan Sekda Aceh Bustami beserta Pimpinan DPRA dan peserta rapat lainnya, pada rapat paripurna DPRA Tahun 2023 dengan agenda penyampaian pendapat akhir Gubernur Aceh dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2022, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Kamis (3/8/2023).

Laporan Nurkhalis I Banda Aceh

TRIBUNGAYO.COM,- BANDA ACEH – Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2022, pada Rapat Paripurna DPRA Tahun 2023, di ruang rapat Paripurna DPRA, Kamis (3/8/2023).

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur atas nama Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terhormat, yang telah bersinergi dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2022.

“Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Ketua dan para Anggota DPR Aceh yang telah menyusun dan menyampaikan Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh, serta fraksi-fraksi DPR Aceh yang telah menyusun dan menyampaikan pendapat akhirnya,” ujar Pj Gubernur.

Pj Gubernur menjelaskan, segala pendapat, usul, saran, dan koreksi yang bersifat konstruktif selama masa persidangan ini akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, yang terpenting adalah apa yang kita hasilkan bersama dalam sidang dewan yang terhormat ini, merupakan bukti bahwa Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya masing-masing, serta mempunyai tanggung jawab dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Achmad Marzuki.

Baca juga: Sukseskan 10 Juta Bendera HUT Ke 78 RI, Pj Gubernur Aceh Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih

Pj Gubernur meyakini, pelaksanaan Keuangan Aceh dalam APBA Tahun Anggaran 2022 telah menerapkan prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, atas kerjasama yang baik kita telah dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2022. Semoga segala upaya dan kerja keras kita semua, dalam membangun Aceh, mendapat rahmat dan ridha dari Allah,” pungkasnya.

Usai mendengarkan pendapat Pj Gubernur Aceh, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap rancangan qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2022.

16 Poin Pendapat Akhir Penjabat Gubernur Aceh terkait Raqan APBA 2022

Berikut ini adalah 16 poin tanggapan Penjabat Gubernur Aceh, terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2022, serta beberapa hal yang berkembang dalam masa sidang paripurna berlangsung.

1. Berkenaan dengan pendanaan program dan kegiatan yang membutuhkan pendanaan besar dan berkelanjutan, serta pemeliharaan infrastruktur yang memerlukan biaya besar seperti jalan MYC, KIA Ladong, pembangunan rumah sakit regional, dan kegiatan lainnya, Pemerintah Aceh telah dan akan terus melakukan pendekatan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk didanai dari APBN serta sumber pendanaan lainnya.

2. Dalam hal peningkatan kinerja SKPA terutama berkaitan dengan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPA, telah kami perintahkan Kepala Bappeda Aceh untuk mengkoordinasi proses penyusunan perencanaan pembangunan Aceh yang terintegrasi.

3. Berkenaan dengan keberadaan Sekretariat P2K APBA yang selama ini berada di bawah koordinasi Bappeda Aceh dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, akan kami perintahkan Biro Organisasi Setda Aceh untuk mengkaji tugas, fungsi dan kewenangan P2K APBA sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Aceh.

Baca juga: Istri Pj Gubernur Aceh Pastikan Masa Transisi TK ke SD di Aceh Tengah Berjalan Menyenangkan

4. Pemerintah Aceh juga berusaha meningkatkan target Pendapatan Asli Aceh dengan memaksimalkan kinerja dan menggali potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Aceh sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dapat kita kurangi.

Halaman
12