17 Tahun Perdamaian Aceh
Peringatan 17 Tahun Damai Aceh, Mualem Sebut Bendera Aceh, Wali Nanggroe Prihatin Kemiskinan
Peringatan 17 tahun Hari Damai Aceh berlangsung sukses dan lancar di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8/2022)
lihat foto
TRIBUNGAYO.COM, BANDA ACEH - Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat, Muzakir Manaf alias Mualem menyinggung soal bendera Aceh.
“Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik,” ucapnya.
“Dengan catatan revisi, Insya Allah sudah kami pikirkan untuk kita kibarkan di Aceh,” terang Mualem tanpa menjelaskan maksud revisi tersebut.
“Di kantor-kantor mulai saat ini, kita sudah dapat menyediakan dua tiang. Satu panjang, satu pendek,” tambah Ketua DPA Partai Aceh ini lagi.
Hal itu disampaikan Mualem saat memberi sambutan pada peringatan 17 tahun Hari Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8/2022).
Mualem mengatakan bahwa Aceh saat ini sudah sangat aman.
Baca juga: Wakil Menteri ATR/BPN: Penyediaan Tanah Bagian Komitmen Pak Jokowi Jaga Perdamaian di Aceh
Bahkan, Mualem juga mengajak semua pihak di Aceh untuk terus menjaga perdamaian yang telah berusia 17 tahun itu.
“Dalam mengisi perdamaian, kita harap semua pihak lebih fokus kepada apa yang diperlukan untuk menguatkan perdamaian,” kata Mualem.
Di hadapan pejabat yang hadir, Mualem kembali menegaskan bahwa Aceh saat ini sudah aman dan damai.
“Perdamaian di Aceh akan kekal di hati selama-lamanya, Insya Allah, mudah-mudahan,” demikian Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf alias Mualem.
Soal kemiskinan
Sementara itu, dalam acara tahunan tersebut, Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar menyampaikan sambutan pamungkas dan menyinggung soal kemiskinan Aceh.
Baca juga: 22.819 Ha Lahan untuk Eks Kombatan, Pj Gubernur: Aceh Sangat Aman, Jaga Perdamaian Sampai Kapanpun
“Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebutkan, di tahun 2022 ini, ada lebih dari 800.000 atau lebih 15 persen dari 5,3 juta masyarakat Aceh yang masuk dalam kategori miskin," kata Wali Nanggroe.
"Ini sebenarnya amat memalukan bagi bangsa Aceh, yang mana dari zaman dulu dikenal sebagai suatu negara yang paling maju,” ujar Tgk Malik Mahmud.
Selama ini, lanjutnya, ada yang salah dengan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan Aceh.
