Peringatan 17 Tahun Damai Aceh, Mualem Sebut Bendera Aceh, Wali Nanggroe Prihatin Kemiskinan

TRIBUNGAYO.COM, BANDA ACEH - Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat, Muzakir Manaf alias Mualem menyinggung soal bendera Aceh.

“Insya Allah tidak lama lagi,  tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik,” ucapnya.

“Dengan catatan revisi, Insya Allah sudah kami pikirkan untuk kita kibarkan di Aceh,” terang Mualem tanpa menjelaskan maksud revisi tersebut.  

“Di kantor-kantor mulai saat ini, kita sudah dapat menyediakan dua tiang. Satu panjang, satu pendek,” tambah Ketua DPA Partai Aceh ini lagi.

Hal itu disampaikan Mualem saat memberi sambutan pada peringatan 17 tahun Hari Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8/2022).

Mualem mengatakan bahwa  Aceh saat ini sudah sangat aman.

Baca juga: Wakil Menteri ATR/BPN: Penyediaan Tanah Bagian Komitmen Pak Jokowi Jaga Perdamaian di Aceh

Bahkan, Mualem juga mengajak semua pihak di Aceh untuk terus menjaga perdamaian yang telah berusia 17 tahun itu.

“Dalam mengisi perdamaian, kita harap semua pihak lebih fokus kepada apa yang diperlukan untuk menguatkan perdamaian,” kata Mualem.

Di hadapan pejabat yang hadir, Mualem kembali menegaskan bahwa Aceh saat ini sudah aman dan damai.

“Perdamaian di Aceh akan kekal di hati selama-lamanya, Insya Allah, mudah-mudahan,” demikian Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf alias Mualem.

Soal kemiskinan

Sementara itu, dalam acara tahunan tersebut, Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar  menyampaikan sambutan pamungkas dan menyinggung soal kemiskinan Aceh.

Baca juga: 22.819 Ha Lahan untuk Eks Kombatan, Pj Gubernur: Aceh Sangat Aman, Jaga Perdamaian Sampai Kapanpun

“Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebutkan, di tahun 2022 ini, ada lebih dari 800.000 atau lebih 15 persen dari 5,3 juta masyarakat Aceh yang masuk dalam kategori miskin," kata Wali Nanggroe.

"Ini sebenarnya amat memalukan bagi bangsa Aceh, yang mana dari zaman dulu dikenal sebagai suatu negara yang paling maju,” ujar Tgk Malik Mahmud.

Selama ini, lanjutnya, ada yang salah dengan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan Aceh.

Menurutnya, jika seluruh butir-butir MoU dan pasal-pasal dalam UUPA telah diimplementasikan secara maksimal, maka rakyat Aceh tidak akan masuk dalam kategori tersebut.

“Inilah yang harus dipahami oleh semua kalangan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta dan khususnya oleh muda-mudi Aceh sebagai pewaris negeri,” ungkapnya di hadapan pejabat yang hadir acara Hari Damai Aceh.

Wali Nanggroe mengungkapkan, bahwa belum cukup dirasakan damai jika pergerakan ekonomi masih bergantung pada sumber APBA dan otonomi khusus (otsus).

Baca juga: Apresiasi 17 Tahun Damai, Yunidar: Anak Muda Tidak Dilibatkan dalam Pembangunan Perdamaian Aceh

Wali Nanggaroe meminta pihak terkait untuk mengelola dengan baik dan profesional potensi alam Aceh menjadi bahan jadi seperti potensi pertanian, perikanan, dan peternakan.

Ia juga berharap di Aceh hadir industri yang mendukung peningkatan kualitas produksi potensi Aceh guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh sendiri.

“Setelah sepenuhnya terpenuhi kebutuhan Aceh, selanjutnya memenuhi kebutuhan masyarakat dunia di luar Aceh,” ucap dia.

Tak hanya potensi alam, Wali Nanggroe juga berharap agar potensi letak geografis Aceh yang sangat strategis di pintu barat Selat Malaka, khususnya di jalur perdagangan laut dan penerbangan udara internasional dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Di sekitar laut Aceh, setiap harinya paling kurang ada 200 kapal perdagangan dari berbagai macam rupa,” ulas Wali Nanggroe.

“Begitu juga pesawat terbang yang datang dari Eropa, Timur Tengah, kemudian singgah ke Kuala lumpur atau Singapura atau Jakarta dan sebaliknya, ratusan dalam masa waktu 4 jam melewati Aceh,” sebutnya.

Baca juga: 22.819 Ha Lahan untuk Eks Kombatan, Pj Gubernur: Aceh Sangat Aman, Jaga Perdamaian Sampai Kapanpun

“Pertanyaannya, potensi apa yang bisa dimanfaatkan dari kapal laut tersebut untuk Aceh?” tandas dia.

“Bagaimana caranya supaya ekonomi Aceh menyambung dengan ekonomi orang-orang di luar negeri?” lanjutnya.

“Kalau itu terjadi, maka pesawat terbang juga begitu perlakuannya, sehingga beberapa pelabuhan di Aceh yang ada sekarang ini tidak akan sepi dan sudah bisa menjadi pelabuhan internasional,” ujar Tgk Malik Mahmud.

Dalam pidatonya, Wali Nanggroe juga mengajak semua pihak untuk bersatu dan hilangkan ego sosial yang membuat terkotak-kotak.

"Persatuan Aceh merupakan kekuatan dalam memperkuat perdamaian dan membangun untuk mensejahterakan seluruh rakyat Aceh,” pesan Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.

Seperti diketahui, peringatan Hari Damai Aceh tahun 2022 dihadiri Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Eko Prasetyanto.

Baca juga: Kenapa Aceh Disebut Soekarno Daerah Modal ? Dibahas Tokoh Aceh dan Nasional dalam Seminar HUT RI

Tampak hadir juga, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya, Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar, Pandam IM, Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kajati Aceh yang diwakili Asintel Mohamad Rohmadi, Ketua BRA, Azhari Cage, dan pejabat lain.(*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Singgung Soal Bendera di Hari Damai Aceh, Mualem: Mungkin Bendera akan Naik dengan Catatan Revisi

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Wali Nanggroe Sentil Kemiskinan Aceh di Hari Damai: Ini Sebenarnya Amat Memalukan bagi Bangsa Aceh