DPP PDIP Jatuhkan Sanksi Terhadap Ganjar Pranowo, Imbas Pernyataannya yang Siap Maju Capres

Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

TRIBUNGAYO.COM - Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP mengundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ke Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin (24/10/2022) sore.

Ganjar Pranowo diundang ke Kantor DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataannya yang menyatakan siap maju sebagai calon presiden atau capres pada Pilpres 2024 mendatang.

Setiba di Kantor DPP PDIP, Ganjar Pranowo langsung menemui Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun.

Baca juga: Anies Baswedan Jadi Capres 2024 dari NasDem, Ini Tanggapan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo

Ketiganyapun langsung melakukan pertemuan.

Seperti diketahui, orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga merupakan kader PDIP.

Usai pertemuan, tiga kader PDIP itu menggelar keterangan pers.

Saat konferensi pers, Komaruddin Watubun mengatakan keputusan DPP PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024.

"Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Komaruddin Watubun.

Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

"Meskipun tidak melanggar tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," ujarnya.

Komaruddin menegaskan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel.

"Supaya keadilan di partai ditegakkan seluruh sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ungkap dia.

Sementara itu, Ganjar mengatakan sebagai kader PDIP harus taat aturan partai.

Baca juga: Anies Baswedan Resmi Diusung Nasdem Jadi Capres 2024, Begini Sosoknya Dimata Masyarakat Gayo

Lalu mengenai sanksi yang diberikan DPP PDIP, Ganjar mengatakan itu komunikasi publik yang sedianya harus harus diperbaiki.