Berita Nasional

Jokowi Kemungkinan akan Reshuffle Kabinet, Menteri dari NasDem Berpeluang Dicopot?

Hermawi juga menegaskan, NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.

TRIBUNNEWS.COM
Presiden RI, Joko Widodo. 

1. PDIP Minta Jokowi Evaluasi 2 Menteri

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, meminta dua menteri kabinet Jokowi untuk dievaluasi.

Menurutnya, beberapa tahun terakhir, kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," katanya di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat.

Djarot lalu menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi.

Baca juga: Jokowi: Pilih Pemimpin Hati-hati, Sebut Pemimpin Ideal yang Berambut Putih, Ganjar Pranowo?

Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL); dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi. Semua menteri juga dievaluasi."

"Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," beber Djarot.

2. PPP Mengaku Tak Khawatir

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet pada Presiden Jokowi.

“Tentu kalau soal orang PPP yang duduk di dalamnya sepenuhnya merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih yang baru,” ungkapnya, Jumat, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Bukan Sombong, Dunia Mengakuinya, Jokowi : Indonesia Harus Bangga

Adapun sebagai partai politik (parpol) koalisi pemerintah, PPP memiliki satu kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang diduduki mantan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.

Arsul pun mengaku tak khawatir atas sinyal reshuffle kabinet yang disampaikan Jokowi.

“Karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi termasuk terhadap PPP yang selama ini turut mengawal dan menjaga loyalitas, serta keutuhan koalisi pemerintahan,” terang dia.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, saat menghadiri Diskusi Media, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved