Aksi Demo Diam Aliansi Masyarakat di DPRK Bener Meriah Berakhir Setelah Lahirkan Kesepakatan

Laporan Bustami I Bener Meriah 

TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Aksi demo diam belasan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa petani dan masyarakat  di depan Kantor DPRK Bener Meriah berakhir setelah melahirkan sejumlah kesepakatan, Kamis (9/3/2023).

Massa tersebut sebelumnya sempat melakukan aksi diam di depan kantor DPRK dengan membawa sejumlah atribut yang bertuliskan kalimat yang mengkritisi.

Anatra lain "bukan hanya aliran saja yang sesat, Bansos juga bisa sesat.

Tulisan lainnya ada juga yang coba-coba menjadi pahlawan.

Kemudian massa juga menuliskan rakyat pun kini diperkosa oleh para pemangku kebijakan dan di tulisan lainnya rakyat sudah terzalimi oleh kepentingan kelompok.

Baca juga: VIDEO BREAKING NEWS Ratusan Aparatur Desa Demo di Gedung DPRK Aceh Tengah

Setelah melakukan aksi diam di halaman gedung dewan tersebut, akhirnya mereka pun masuk ke ruang Sidang DPRK Bener Meriah.

Di ruang sidang tersebut massa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa petani dan masyarakat bergerak itu meminta sejumlah tuntutan yang harus segera direalisasikan oleh pihak Pemkab Bener Meriah.

Tuntutan tersebut salah satunya mereka meminta Pemerintah Daerah agar segera melakukan revisi ulang terhadap nama-nama penerima bantuan sosial.

Hal tersebut dikarenakan menurut mereka proses penetapan nama-nama penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan penerima yang ada atau tidak tepat sasaran.

Koordinator aksi Afrian Toga, saat dikonfirmasi TribunGayo.com mengatakan, kehadiran mereka untuk menuntut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar melakukan revisi ulang nama-nama penerima Bansos di Bener Meriah.

Baca juga: Demo Aparatur Desa ke DPRK Aceh Tengah Berakhir, Ini 4 Poin Kesepakatan Dilahirkan

"Jika tuntutan kami ini tidak dapat dipenuhi dalam waktu 10 hari terhitung dari hari ini.

Maka kami akan membawa massa yang akan lebih banyak lagi," ujar Koordinator aksi dalam keterangan tertulis.

Selama ini kata Afrian isu yang berkembang di masyarakat, adanya nama-nama titipan oleh pejabat yang terlibat dalam pengusulan nama-nama penerima Bansos.

"Kami juga menuntut, berapa persen jumlah yang sudah disalurkan kepada penerima bantuan dari masing-masing jenis bantuan tersebut,"  ujar Afrian.

Sementara itu Ketua DPRK Bener Meriah M Saleh mengatakan, kegiatan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat ini sangat diapresiasikan.

Baca juga: Anggota Dewan Temui Massa Aparatur Desa yang Demo DPRK Aceh Tengah

Hal tersebut dikarenakan aksi yang dilakukan ini murni untuk kepentingan masyarakat di Bener Meriah.

Lantaran sebagai upaya agar bantuan sosial tersebut yang selama ini disalurkan agar tepat sasaran dan bukan kepada orang- orang yang kategori ekonominya berada.

"Tuntutan ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan hari ini, saya juga mohon kerjasamanya, semoga persoalan ini dapat kita selesaikan dengan baik," kata Ketua DPRK Bener Meriah.

Sementara Pj, Setdakab Bener Meriah Armasnyah mengaku, pihaknya menyadari data yang diterima tersebut tidak sesuai dengan realita dilapangan. 

Oleh karena itu pihaknya meminta waktu akan dilakukan proses perbaikan data nama-nama penerima bantuan ke depannya.

Baca juga: Aparatur Desa di Aceh Tengah Akan Demo ke DPRK, Ini Persoalannya

"Bisa saja kesalahan itu, kemungkinan besar dikarenakan kesalahan dari petugas yang menginput data," kata Armansyah.

Dirinya menjelaskan selama ini, pihak sudah berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam proses penyaluran bantuan bagi petani, dan masyarakat yang ekonomi lemah.

"Namun bila kini ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan makan akan segera diperbaiki," Demikian terangnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang di himpun TribunGayo. com hasil kesepakatan dalam diskusi yang dilakukan di ruang DPRK Bener Meriah melahirkan surat tuntuntan yang ditandatangani langsung Ketua DPRK Bener Meriah M. Saleh dan Pj, Setdakab Bener Meriah Armansyah.

Sementara dari perwakilan Massa ditandatangi oleh Afrian Toga, Koordinator Lapangan GMNI dan Mahya Abadi Koordinator Masyarakat bergerak.(*)