Jokowi Ungkap Alasan Tak Undang NasDem dalam Pertemuan Parpol di Istana

Jokowi Ungkap Alasan Tak Undang NasDem dalam Pertemuan Parpol di Istana

TRIBUNGAYO.COM - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang enam partai politik (parpol) koalisi pemerintah ke Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023).

Diketahui keenam parpol koalisi yang diundang itu dihadiri oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Tepuk Tangan saat Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan, Gubernur Lampung Arinal Disorot

Namun, dalam pertemuan itu yang menjadi sorotan adalah ketidakhadiran dari partai NasDem.

NasDem menjadi satu-satunya partai dalam koalisi pendukung pemerintah yang tak diundang ke Istana.

Menyikapi hal tersebut, Jokowi mengakui dirinya memang tak mengundang NasDem dalam pertemuan tersebut.

Karena Jokowi menilai, NasDem kini telah memiliki koalisinya sendiri.

"Ya memang tidak diundang. Lho ini kan NasDem itu, kita bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki Koalisi sendiri," kata Jokowi dalam Program 'Berita Utama' Kompas TV, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Wajah Masam Jokowi Saat Melintasi Jalan Rusak di Lampung

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, enam Parpol yang sebelumnya berkumpul di Istana adalah gabungan partai yang ingin membangun kerjasama politik yang lain.

"Ini gabungan partai yang kemarin kumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain."

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang disini tau strateginya, ya mestingga enggak seperti itu," terang Jokowi.

Jokowi menilai dalam hal potitik pertemuan yang dilakukan Jokowi merupakan hal wajar.

Mengingat Jokowi sendiri merupakan Pejabat Publik sekaligus Pejabat Politik.

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Langsung Jalan Rusak di Lampung, Warga Sampai Harus Minta Maaf

Sehingga menjadi hal yang wajar apabila Jokowi berbicara soal politik atau terkait pelayanan publik.