Ulama Aceh Berharap Pemilu 2024 Terapkan Sistem Proporsional Terbuka, Ini Jawaban Mahfud MD

Laporan Bustami I Lhokseumawe

TRIBUNGAYO.COM,LHOKSEUMAWE – Ulama Aceh menyampaikan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Mahfud MD agar pemilu 2024 dilaksanakan dengan system proporsional terbuka.

Permintaan itu disampaikan sejumlah ulama Aceh dalam dialog dengan tokoh masyarakat dan Forkopimda dari 23 kabupaten/kota di Gedung Serba Guna PT Perta Arun Gas, Lhokseumawe, Minggu (11/6/2023) malam.

Menkopolhukam hadir ke Aceh dalam rangka menghadiri rangkaian Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh (Unimal). Selain berdialog dengan tokoh masyarakat, Mahfud juga memberikan kuliah umum di Aula GOR Kampus Uteunkot, Lhokseumawe, Senin (12/6/2023) pagi.

Saat berlangsung dialoh yang dipandu Rektor Unimal Prof Herman Fithra, dua ulama dari Aceh Utara menyampaikan harapannya kepada Mahfud MD soal sistem pemilu.

Masyarakat menaruh harapan besar agar sistem pemilu proporsional, dibandingkan dengan sistem tertutup.

Baca juga: Ketua IKA FKIP USK Berharap Bustami Hamzah Selesaikan Pembangunan Gedung FK dan Sarana

Karena itu Ulama juga berharap agar Mahkamah Konstitusi tidak mengabaikan ekspektasi masyarakat dibandingkan dengan memenuhi keinginan lima orang yang menggugat sistem tersebut.

“Ada delapan partai politik yang menginginkan sistem pemilu dilakukan dengan proporsional terbuka,” ungkap anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, Tgk Samsul Bahri.

Masyarakat juga ingin dengan sistem yang terbuka.

Hanya lima orang yang menginginkan tertutup.

“Kalau MK kemudian memutuskan tertutup, maka mengabaikan aspirasi masyarakat luas,” ungkap Tgk Samsul Bahri.

Hal serupa juga disampaikan Tgk Teuku Zulfadli Ismail. 

Baca juga: Cara Bertahan Hidup Bocah Kolombia 40 Hari di Tengah Hutan Amazon

Ia juga mengingatkan pihak pengamanan ada di tempat ketika penghitungan dan rekapitulasi suara sehingga tidak ada kecurangan.

Dalam dialog itu Mahfud menanggapi permintaan ulama Aceh.

Ia menyebutkan bagi Pemerintah atau bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu terbuka atau tertutup tidak jadi masalah.