CPNS 2023
Mahkamah Agung RI Sediakan 1.669 Formasi CPNS 2023, Dominan DIbutuhkan Lulusan S1 Jurusan Ini
Mahkamah Agung membuka peluang pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil ( CPNS 2023 ) dengan lowongan kerja sebanyak 1.669 formasi ASN.
Penulis: Intan Mutia | Editor: Malikul Saleh
"Mengenai pertanyaan itu, betul, untuk Mahkamah Agung sudah benar ada rincian penetapan (formasi CPNS)," ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (24/8/2023).
Sobandi menjelaskan, Mahkamah Agung sebelumnya telah mengajukan kebutuhan untuk seleksi ASN 2023 kepada Menpan RB.
Dari usulan tersebut, Menpan RB kemudian menetapkan total 1.669 formasi tersedia untuk Mahkamah Agung.
"Itu (surat keputusan) bukan dari Mahkamah Agung. Tapi data itu, 1.669 formasi memang untuk Mahkamah Agung. Surat keputusannya dari Menteri PANRB itu," kata dia.
Sementara itu, surat keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Menpan RB Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.
Keputusan tersebut ditandatangani dan ditetapkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada 20 Juli 2023.
Info CPNS 2023 Mahkamah Agung selengkapnya mengenai unit penempatan masing-masing formasi ASN dapat disimak https://drive.google.com/file/d/1lXWK-_bPWg0Hf_iUePPV7MExxpa27I1N/view.
(TribunGayo.com/Intan Mutia)
Update Info CPNS 2023 di TribunGayo.com dan GoogleNews
CPNS 2023
ASN
rekrutmen
Mahkamah Agung
formasi
lowongan kerja
kualifikasi
lulusan S1
jurusan
berita tribun gayo hari ini
CPNS 2025: Portal Resmi Pendaftaran, Link, dan Cara Membuat Akun |
![]() |
---|
Info Rekrutmen PPPK dan CPNS 2024 Terbaru: Lowongan di Kemensos, Kemenhub dan Bawaslu |
![]() |
---|
18.557 Formasi PPPK dan CPNS 2024 Bawaslu di ACC Menteri PANRB: Menyongsong Pilkada Serentak |
![]() |
---|
Kabar Terbaru! Pemerintah Lagi Detailkan Formasi PPPK-CPNS 2024 untuk IKN, Pendaftaran Segera Dibuka |
![]() |
---|
Daftar Link Pengumuman dan Kode Kelulusan CPNS Setjen DPR RI 2023 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.