Contoh Soal PPK dan PPS Pilkada 2024

31 Contoh Soal dan Kunci Jawaban Tes Tulis PPK dan PPS Pilkada 2024

Tujuannya adalah untuk mengetahui wawasan dan pemahaman peserta tes terkait Pemilu dan Pilkada 2024 di Indonesia.

|
Penulis: Intan Mutia | Editor: Budi Fatria
kolase Tribungayo.com
31 Contoh Soal dan Kunci Jawaban Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 

TRIBUNGAYO.COM - Pemilihan Kepala Daerah serentak atau Pilkada 2024 akan segera berlangsung.

Maka dari itu, seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga akan dibuka.

Guna mempersiapkan diri mengikuti seleksi PPK dan PPS Pilkada 2024, para calon peserta perlu mempelajari contoh soal ujian tulis sebagai bahan belajar try out mandiri dirumah.

Perlu diingat, contoh soal dan kunci jawaban yang Tribungayo.com rangkum dibawah ini hanya sebatas bahan materi belajar menjelang mengikuti ujian tulis PPS dan PPK mendatang.

Contoh soal yang diulas ini kemungkinan tidak sama persis dengan yang akan disajikan panitia.

Namun, contoh soal ujian tulis PPK dan PPS ini bisa membantu menambah wawasan dan pemahaman Anda terkait materi yang sering muncul pada saat ujian.

Terlebih ujian tulis PPS dan PPK akan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test.

Tujuannya adalah untuk mengetahui wawasan dan pemahaman peserta tes terkait Pemilu dan Pilkada 2024 di Indonesia.

Untuk itu, yuk simak contoh soal dari materi dasar yang sering muncul pada soal CAT PPS dan PPK Pilkada.

Contoh Soal

1. Yang disebut dengan pembangunan Nasional yaitu…

A. Pembangunan untuk lebih maju

B. Pembangunan suatu negara

C. Pembangunan menyeluruh

D. Pembangunan yang berbudaya

E. Pembangunan sesuai kemampuan

Kunci jawaban: D

2. Dalam penyelenggaraan Pemilu oenyelenggara Pemilu berpedoman pada asas…

A. Mandiri

B. Jujur

C. Adil

D. Akuntabilitas

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

3. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya…

A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalans aya

B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri

C. Bersediah hati

D. Melakukan instrospeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut

E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang

Kunci jawaban: D

4. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode…

A. Akomodasi

B. Kompromi

C. Kolaborasi

D. Kompetisi

E. Remisi

Kunci Jawaban: B

5. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh…

A. KPPS

B. PPS

C. PPK

D. KPU kabupaten/kota

E. KPU provinsi

Kunci Jawaban: B

6. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas PS merupakan tugas dari…

A. KPPS

B.PPK

C. KPU kabupaten/kota

D. Panwaslu kecamatan

E. Semua jawaban salah

Kunci jawaban: A

7. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adaah opini…

A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain

B. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA

C. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris

D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi

E. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelmpok

Kunci Jawaban: B

8. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pemimpin mengeluarkan pendapatnya. Namun, Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan…

A. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan

B. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan

C. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan

D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda

E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi

Kunci Jawaban: C

9. Anda sering tinggal dalam lingkungan yang…

A. Sepi

B. Tertutup

C. Rumahnya berdekatan

D. Suasana penuh kekeluargaan

E. Suasana individual

Kunci jawaban: D

10. Bagi saya bekerja adalah…

A. Beribadah

B. Tugas

C. Mencari uang untuk nafkah

D. Kebutuhan

E. Kewajiban

Kunci Jawaban: C

11. Jumlah daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 adalah…

A. 35 provinsi 415 kabupaten dan 95 kota

B. 37 provinsi 414 kabupaten dan 94 kota

C. 37 provinsi 416 kabupaten dan 92 kota

D. 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota

E. 38 provinsi 415 kabupaten dan 92 kota

Kunci Jawaban: D

12. Peraturan apa yang digunakan untuk mengartur penundaan Pemilu Kepala Daerah?

A. UU No. 22 Tahun 2007

B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005

C. PP 6 Tahun 2005

D. UU No. 21 Tahun 2007

E. UU No. 32 Tahun 2004

Kunci Jawaban: B

13. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?

A. KPS

B. PPK

C. PPS

D. KPU Provinsi

E. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

14. Peraturan KPU yang mengatur tentang ajdwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…

A. PKPU Nomor 1 tahun 2024

B. PKPU Nomor 2 tahun 2024

C. PKPU Nomor 3 tahun 2024

D. PKPU Nomor 4 tahun 2024

E. PKPU Nomor 5 tahun 2024

Kunci Jawaban: B

15. Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah?

A. Proporsional

B. Proporsional Terbuka

C. Distrik Berwakil Banyak

D. Suara Terbanyak

E. First past the post

Kunci Jawaban: C

16. Dibawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu…

A. Perencanaan program dan anggaran

B. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

E. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Kunci Jawaban: E

17. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah…

A. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih

B. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan

C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

D. Mnerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

E. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: D

18. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…

A. PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/kelurahan

B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara

C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya

D. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang

E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK

Kunci Jawaban: E

19. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah dilakukan perubahan sebanyak…

A. 1 kali

B. 2 kali

C. 3 kali

D. 4 kali

E. 5 kali

Kunci Jawaban: C

20. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal…

A. Pasal 199

B. Pasal 200

C. pasal 201

D. Pasal 202

E. Pasal 2023

Kunci Jawaban: C

21. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…

A. 22 September 2024

B. 27 September 2024

C. 22 November 2024

D. 27 November 2024

E. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

22. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

23. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat

E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

24. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

25. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: D

26. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

27. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

28. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5-3

Kunci Jawaban: E

29. Untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

A. Panitia Pemungutan Kecamatan

B. Petugas Pemilihan Kecamatan

C. Petugas Pemungutan Kecamatan

D. Panitia Pemilihan Kecamatan

E. Panitia Pemilu Kecamatan

Kunci Jawaban: D

30. PPK berkedudukan dimana?

A. Kantor kecamatan

B. Kantor Polsek kecamatan

C. Pendopo kecamatan

D. Ibu kota kecamatan

E. Ibu kota desa/kelurahan

Kunci Jawaban: D

31. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu adalah…

A. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwasliu bersifat Adhoc

B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhoc

C. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat Adhoc

D. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan panwaslu tetap Panwaslih,Desa/Kelurahan bersifat Adhoc

Kunci Jawaban: D

(Tribungayo.com/Intan Mutia)

Baca juga: 26 Contoh Soal Ujian Tes Tulis PPK dan PPS Beserta Kunci Jawaban Terupdate

Sumber: TribunGayo
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved