37 Contoh Soal Ujian Tulis PPK dan PPS Pilkada 2024 Terbaru Dilengkapi Kunci Jawaban

B. Daftar Pemilih Tambahan

C. Daftar Pemilih Khusus

D. Tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih manapun

E. Semua jawaban salah

Kunci Jawaban: D

7. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah…

A. Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan

B. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan

C. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dan memiliki identitas kependudukan setempat

D. Semua warga negara Indonesia yang berdomisili di TPS yang bersangkutan

E. Jawaban A,B, dan C benar

Kunci Jawaban: E

8. Sentra penegakan Hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur, kecuali…

A. Bawaslu

B. Kepolisian Resor

C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

E. Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri

Kunci Jawaban: D

9. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh, kecuali…

A. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih

B. Setiap Warga Negara Indonesia

C. Peserta Pemilu

D. Pemantau Pemilu

E. A dan D benar

Kunci Jawaban: B

10. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di, kecuali…

A. Tempat ibadah termasuk halaman

B. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan

C. Gedung milik pemerintah

D. Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)

E. Tempat yang menjadi milik perseorangan atay  badan swasta

Kunci Jawaban: E

11. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan … dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.

A. 1 persen

B. 2 persen

C. 3 persen

D. 4 persen

E. 5 persen

Kunci Jawaban: B

12. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, utnuk memilih…

A. Presiden dan DPR

B. KNIP

C. DPR dan DPD

D. DPR dan Konstituante

E. Presiden

Kunci Jawaban: D

13. Penyelenggaraan Pemilu dilakukan pertama kali pada tahun 1971, dengan dibentuk penyelenggara Pemilu yang diberi nama…

A. PPI

B. PPD

C. LPU

D. PPK

E. KPU

Kunci Jawaban: C

14. Lembaga pengawasan Pemilu mulai diatur sejak tahun 1982, apa nama Lembaga pengawas Pemilu saat itu…

A. LPP

B. Panwaslu RI

C. Bawaslu

D. Panwaslu

E. Panwaslak

Kunci Jawaban: E

15. Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemilihan langsung untuk pertama kali dilaksanakan berdasarkan…

A. UU Nomor 22 Tahun 1999

B. UU Nomor 12 Tahun 2003

C. UU Nomor 23 Tahun 2003

D. UU Nomor 32 Tahun 2004

E. UU Nomor 32 Tahun 2004

Kunci Jawaban: D

16. Untuk menunjang kelancara pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di provinsi dan kabupaten/kota dibentukForkopimda. Anggota Forkopimda terdiri dari unsur sebagai berikut, kecuali…

A. Pimpinan DPRD

B. Pimpinan kepolisian

C. Pimpinan Kejaksaan

D. Pimpinan Satuan Teritorial TNI di daerah

E. Pimpinan Lembaga penyelenggara Pemilu di daerah

Kunci Jawaban: E

17. Berikut ini adalah alat bukti yang dapat digunakan sebagai bukti telah terjadinya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, kecuali…

A. Keterangan saksi

B. Keterangan ahli

C. Surat atau tulisan

D. Sumpah

E. Keterangan para pihak

Kunci Jawaban: D

18. Dalam melaksanakan ‘prinsip mandiri’ penyelenggara Pemilu harus bersikap dan bertindak sebagai berikut, kecuali…

A. Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu

B. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain

C. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atau masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu

D. Menyampaikan seluruh iformasi yang disampaikan kepada public dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta

E. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye

Kunci Jawaban: D

19. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu adalah…

A. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwasliu bersifat Adhoc

B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhoc

C. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat Adhoc

D. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan panwaslu tetap Panwaslih,Desa/Kelurahan bersifat Adhoc

Kunci Jawaban: D

20. PPK berkedudukan dimana?

A. Kantor kecamatan

B. Kantor Polsek kecamatan

C. Pendopo kecamatan

D. Ibu kota kecamatan

E. Ibu kota desa/kelurahan

Kunci Jawaban: D

21. Untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

A. Panitia Pemungutan Kecamatan

B. Petugas Pemilihan Kecamatan

C. Petugas Pemungutan Kecamatan

D. Panitia Pemilihan Kecamatan

E. Panitia Pemilu Kecamatan

Kunci Jawaban: D

22. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5-3

Kunci Jawaban: E

23. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

24. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

25. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: C

26. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…

A. 22 September 2024

B. 27 September 2024

C. 22 November 2024

D. 27 November 2024

E. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

27. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

28. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat

E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

29. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

30. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?

A. KPS

B. PPK

C. PPS

D. KPU Provinsi

E. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

31. Peraturan KPU yang mengatur tentang ajdwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…

A. PKPU Nomor 1 tahun 2024

B. PKPU Nomor 2 tahun 2024

C. PKPU Nomor 3 tahun 2024

D. PKPU Nomor 4 tahun 2024

E. PKPU Nomor 5 tahun 2024

Kunci Jawaban: B

32. Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah?

A. Proporsional

B. Proporsional Terbuka

C. Distrik Berwakil Banyak

D. Suara Terbanyak

E. First past the post

Kunci Jawaban: C

33. Dibawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu…

A. Perencanaan program dan anggaran

B. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

E. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Kunci Jawaban: E

34. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah…

A. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih

B. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan

C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

D. Mnerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

E. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: D

35. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…

A. PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/kelurahan

B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara

C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya

D. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang

E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK

Kunci Jawaban: E

36. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah dilakukan perubahan sebanyak…

A. 1 kali

B. 2 kali

C. 3 kali

D. 4 kali

E. 5 kali

Kunci Jawaban: C

37. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal…

A. Pasal 199

B. Pasal 200

C. pasal 201

D. Pasal 202

E. Pasal 2023

Kunci Jawaban: C

(Tribungayo.com/Intan Mutia)