Contoh Soal PPK dan PPS Pilkada 2024

41 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Dilengkap Kunci Jawaban

Dengan mempelajari contoh soal ini diharapkan peserta dapat menguasai kisi-kisi materi yang memungkinkan muncul saat ujian tulis nantinya.

Penulis: Intan Mutia | Editor: Budi Fatria
rokanhulu.bawaslu.go.id
41 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Dilengkap Kunci Jawaban 

Kunci Jawaban: D

6. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah…

A. Nomor induk kependudukan

B. Nam alengkap pemilih

C. Jneis kelamin dan tempat tanggal lahir

D. Alamat domisili pemilih

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

7. Sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan…

A. Lambang Negara

B. Simbil Negara

C. Sumber kekuasaan

D. Dasar Negara Republik Indonesia

Kunci Jawaban: D

8. Pada tanggal 13 Desember 1957 terdapat deklarasi yang menjadi tonggak lahirnya konsep wawasan nusantara, disebut…

A. Deklarasi jaunda

B. Perjanjian linggar jati

C. Perjanjian meja bundar

D. Deklarasi kemaritiman

Kunci Jawaban: A

9. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPS dan PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama…

A. 5 hari

B. 7 hari

C. 10 hari

D. 14 hari

E. 15 hari

Kunci Jawaban: B

10. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh….

A. Dewan Kehormatan KPU

B. Dewan Kehormatan Bawaslu

C. Dewan Kode Etik KPU

D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

E. Dewan Penegakan Etika Bawaslu

Kunci Jawaban: D

11. Daftar pemilih tetap (DPT) di umumkan oleh…

A. KPU kabupaten/kota

B. PPK

C. PPS

D. Pantarlih

E. Bawaslu

Kunci Jawaban: C

12. Daftar penduduk potensial pemilih (DP4) diperoleh dari…

A. Dinas Komplencapir

B. Dinas Tenag aKerja

C. Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Disdukcapil

E. Data Penduduk Provinsi

Kunci Jawaban: D

13. Menempati segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban, disebut…

A. Kepastian hukum

B. Adil

C. Mandiri

D. Independen

Kunci Jawaban: B

14. Jika anggota PPK rajin, maka disayang KPU kabupaten/kota. Jika anggota PPK disayang KPU kabupaten/kota, makai a disayang KPU provinsi. Anggota PPK tidka disayang KPU provinsi…

A. Anggota PPK, tetapi tidak disayang KPU kabupaten/kota

B. Anggota PPK rajin

C. Anggota PPK disayang KPU kabupaten/kota

D. Anggota PPK tidak rajin

Kunci Jawaban: D

15. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu pada tingkat PPS merupakan…

A. tugas PPS

B. tugas PPS dan secretariat PPS

C. Kewajiban secretariat PPS

D. Kewajiban secretariat PPK

Kunci Jawaban: C

16. Dalam hal masih terdapat penduduk yang belum mempunyai hak pilih, maka diperkenankan pemilih menggunakan…

A. Suket

B. Parpor

C. Kartu SIM

D. KTP elektronik

E. surat keterangan menikah

Kunci Jawaban: D

17. Siapa yang memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya…

A. PPS

B. KPPS

C. PPKD

D. PTPS

E. KPU kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

18. Bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan…

A. Kartu tanda penduduk elektronik

B. Kartu ijin tinggal sementara

C. Tanda pemilih sementara

D. Surat keterangan kerja

E. Parpor dan SIM

Kunci Jawaban: A

19. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh…

A. Pemberontakan dalam negeri

B. Perang dunia kedua

C. Politik adu domba

D. Politik identitas

Kunci Jawaban: B

20. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu…

A. 1 hari (hari yang sama dnegan hari pemungutan suara)

B. 2 hari setelah pemungutan suara

C. 3 hari setelah pemungutan suara

D. 4 hari setelah pemungutan suara

E. 5 hari setelah pemungutan suara

Kunci Jawaban: A

21. Jika SUmantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapkaan kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri…

A> 4 km/jam

B. 4,2 km/jam

C. 4,5 km/jam

D. 4,8 km/jam

E. 5 km/jam

Kunci Jawaban: A

22. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh, kecuali…

A. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih

B. Setiap Warga Negara Indonesia

C. Peserta Pemilu

D. Pemantau Pemilu

E. A dan D benar

Kunci Jawaban: B

23. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di, kecuali…

A. Tempat ibadah termasuk halaman

B. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan

C. Gedung milik pemerintah

D. Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)

E. Tempat yang menjadi milik perseorangan atay  badan swasta

Kunci Jawaban: E

24. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menghitung, kecuali…

A. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir pemilih DPT

B. Jumlah suara sah dan tidak sah yang digunakan

C. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir pemilih

D. Jumlah surat suara yang tidak terpakai

E. Sisa surat suara cadang

Kunci Jawaban: B

25.  Berikut ini yang bukan merupakan syarat formil adalah…

A. Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan

B. Pihak terlapor

C. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu

D. Kesesuaian tanda tangan dalam formular laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain

E. Periwtiwa dan uraian kejadian

Kunci Jawaban: E

26. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali…

A. Memimpin kegiatan PPK

B. Mengawasi kegiatan Panwascam

C. Megundang anggota untuk mengadakan rapat PPK

D. Menandatangani laporan hasil kegiatan perhitungan suara sementara secara berkala dengan manual dan/atau elektronik

E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

27. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?

A. KPU setingkat di atasnya

B. DKPP

C. Bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota

D. Gubernur atau Bupati/Walikota

E. Pimpinan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota

Kunci Jawaban: A

28. Panitian Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh… untuk melaksanakan Pemilu di tingkatan desa/kelurahan

A. KPU Kabupaten/Kota

B. PPK

C. Panwaslu

D. Bawaslu

E. Bupati/Walikota

Kunci Jawaban: A

29. Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan tidka terdaftar dalam DPS, DPS hasil perbaikan, DPT, dan Daftar Pemilih Tambahan. Maka warga negara tersebut didaftarkan dalam…

A. DPT

B. Daftar Pemilih Tambahan

C. Daftar Pemilih Khusus

D. Tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih manapun

E. Semua jawaban salah

Kunci Jawaban: D

30. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah…

A. Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan

B. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan

C. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dan memiliki identitas kependudukan setempat

D. Semua warga negara Indonesia yang berdomisili di TPS yang bersangkutan

E. Jawaban A,B, dan C benar

Kunci Jawaban: E

31. Sentra penegakan Hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur, kecuali…

A. Bawaslu

B. Kepolisian Resor

C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

E. Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri

Kunci Jawaban: D

32. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5-3

Kunci Jawaban: E

33. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

34. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

35. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: C

36. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…

A. 22 September 2024

B. 27 September 2024

C. 22 November 2024

D. 27 November 2024

E. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

37. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

38. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat

E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

39. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

40. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?

A. KPS

B. PPK

C. PPS

D. KPU Provinsi

E. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

41. Peraturan KPU yang mengatur tentang ajdwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…

A. PKPU Nomor 1 tahun 2024

B. PKPU Nomor 2 tahun 2024

C. PKPU Nomor 3 tahun 2024

D. PKPU Nomor 4 tahun 2024

E. PKPU Nomor 5 tahun 2024

Kunci Jawaban: B

(Tribungayo.com/Intan Mutia)

Sumber: TribunGayo
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved