Senator Aceh Fachrul Razi Gagas Majelis Pers Aceh

Laporan Fikar W.Eda I Banda Aceh

TRIBUNGAYO.COM, BANDA ACEH - Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI dan Senator Aceh, menggagas lahirnya Majelis Pers Aceh (MPA) sebagai kekhususan yang dimiliki Aceh.

Lembaga ini diusulkan untuk berfungsi seperti Dewan Pers Nasional atau menjadi institusi yang menaungi media di Aceh sebagai wujud kekhususan dalam mendukung pemberitaan sesuai syariat Islam.

Melihat karakteristik daerahnya, Aceh dinilai wajar jika memiliki lembaga semacam Dewan Pers sendiri.

“Sudah saatnya daerah ini memiliki Majelis Pers Aceh (MPA) yang terus mendukung penerapan syariat Islam di Aceh menjadi pusat literasi untuk Aceh,” ujar Fachrul Razi di Banda Aceh, Rabu (10/7/2024).

Fachrul Razi menjadi narasumber pada diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilaksanakan oleh organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Aceh di Hotel Kyriad Muraya.

Forum ilmiah ini mengangkat tema “Peran Media Online di Era Digital Menuju Indonesia Emas”.

Selain Fachrul Razi yang membahas “Ketahanan Digital dan Tantangan Masa Depan Indonesia”, pembicara lainnya adalah Musannif, mantan Ketua DPRK Aceh Besar, yang menyampaikan topik “Eksistensi Pers dalam Mengkampanyekan Politik Humanis di Era Digital”.

Fachrul Razi mengawali dengan membahas ancaman dan bahaya serangan siber yang dihadapi Indonesia, serta mempertanyakan sistem pendataan nasional yang rentan diretas.

“Bayangkan, sekarang semua data pribadi kita ada di tangan pihak asing,” ujarnya.

Senator asal Aceh itu juga menyinggung soal judi online dan berbagai situs negatif yang merusak moral anak muda seperti link video porno dan game.

Untuk permasalahan tersebut, kata dia, pemerintah pusat harus memiliki kebijakan yang tegas.

“Harus ditutup akses satelit ke negara-negara yang menyediakan link atau situs negatif tersebut,” tegasnya.

Imran Jhoni, Pemimpin Umum Harian Rakyat Aceh, menanggapi wacana pembentukan MPA yang disampaikan Fachrul Razi.

Menurutnya, Aceh yang menerapkan syariat Islam juga perlu regulasi khusus yang mengatur kebijakan di bidang pers.

"Tidak hanya perbankan syariah, pers juga butuh penataan khusus," ucap Fachrul Razi.

Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur pers secara umum dan belum mengakomodasi peran pers dalam menjalankan fungsinya sesuai syariat Islam.

“Karena itu, saya menilai sudah saatnya Aceh memiliki MPA. Majelis Pers Aceh,” kata Fachrul Razi, yang juga Ketua Dewan Pembina MIO Indonesia Provinsi Aceh.

Gagasan ini disambut positif oleh insan pers yang hadir pada FGD tersebut.

Imran Jhoni mengatakan bahwa Aceh memang butuh regulasi yang mengatur kelembagaan media, sebagaimana sektor lain seperti jasa konstruksi.

Fachrul Razi menambahkan bahwa Majelis Pers Aceh nantinya akan berfungsi dalam menyelaraskan kemerdekaan pers di Aceh dengan penerapan syariat Islam, serta menjadi mediator penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers.

Lembaga ini juga akan memfasilitasi organisasi pers dalam meningkatkan profesionalitas dan kapasitas profesi kewartawanan.

“Kedepan bukan hanya MPA tapi juga Gedung MPA yang akan menjadi media center Aceh untuk pemberitaan positif dan pusat literasi untuk Aceh,” tutup Fachrul Razi.

FGD setengah hari ini dipandu oleh Dr. Usman Lamreung, M.Si, akademisi asal Banda Aceh.

Pesertanya terdiri dari pengurus dan anggota MIO se-Aceh, awak media lainnya, masyarakat sipil, dan sejumlah perangkat desa.(*)