BNPB RI akan Menerapkan Kondisi Darurat Penanganan Gajah di Bener Meriah

Laporan Bustami | Bener Meriah 

TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Konflik gajah dan manusia di sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini masih terus berlangsung.

Baru-baru ini terjadi di wilayah Transmigrasi Satuan Penempatan (SP) 1 Jalung, Kampung Blang Rakal, Pintu Rime Gayo di Bener Meriah, dimana dalam peristiwa ini telah merusakkan sejumlah tanaman warga.

Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh Pemkab Bener Meriah untuk mengatasi persoalan konflik gajah dan manusia tersebut.

Seperti yang dilakukan hari ini Kamis (1/8/2024), Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah, Ir Mohd Tanwier melakukan audensi dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas beberapa hal penting terkait dengan percepatan penanganan bencana dan konflik gajah liar dengan warga. 

Mohd Tanwier beriniasitif bertemu dengan pihak BNPB Pusat lantaran konflik antara warga dengan kawanan gajah liar masih terus terjadi sampai dengan saat ini di sejumlah kawasan di Kabupaten setempat.

Hal itu, mengakibatkan adanya kerugian di kalangan para petani di daerah itu. 

Pertemuan yang berlangsung itu dilaksanakan di Gedung BNPB Jakarta Pusat. 

Dalam pertemuan itu, Pj Bupati Mohd Tanwier, didampingi sejumlah pejabat Pemkab Bener Meriah, diantaranya, Plh Sekda, Asisten Administrasi Umum, Kalaks BPBD, dan Kadiskominfo.  

Kehadiran rombongan Pj Bupati Bener Meriah, diterima langsung oleh Deputi Rehab dan Rekon, Jarwan, SPd MAP MM dan Dir Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan SDA, BNPB, Dra Eny Supartini MM.

Disela audensi, Pj Bupati Mohd Tanwier menyampaikan jika konflik antara kawanan gajah liar dengan warga, terutama para petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, sudah berlangsung lama. 

"Konflik satwa dilindungi dengan para petani, sudah banyak juga menelan kerugian. Sering sekali, kawanan gajah liar merusak lahan pertanian warga.

Kami juga akan segera menyiapkan apa yang nantinya dibutuhkan oleh BNPB untuk menyelesaian masalah ini," kata Mohd Tanwier dalam pertemuan itu.   

Menanggapi laporan Pj Bupati Bener Meriah, Dir Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan SDAM BNPB, Eny Supartini mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Desa. 
 
"Ancaman bencana bukan hanya alam tapi juga non alam. Kita akan mengkaji landasan hukum.

Selanjutnya, BNPB akan mengkaji untuk penetapan menjadi kondisi darurat atau siaga darurat penanganan gajah liar untuk Kabupaten Bener Meriah," demikian ucapnya. (*) 

Baca juga: Gajah Liar Kembali Muncul di Pemukiman Penduduk Bener Meriah, Warga Ketakutan dan Rusak Tanaman

Baca juga: Konflik Gajah Liar, Masyarakat Pedalaman Leuser Datangi DPRK Aceh Tenggara 

Baca juga: Petani di Aceh Tenggara Meninggal Diinjak Gajah Liar, BKSDA: Harus Hati-hati, Itu Lintasan Gajah