Politik Uang Mulai 'Tercium' di Pilkada Aceh Tengah, Timses Data Alamat dan Nomor HP Pemilih

Laporan Romadani | Aceh Tengah 

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Tengah, isu politik uang mulai mencuat ke permukaan. 

Beberapa tim sukses (timses) dikabarkan telah mulai mengumpulkan data alamat dan nomor telepon warga.

Hal itu memicu kekhawatiran bahwa praktik politik uang akan semakin marak dalam proses pemilihan ini.

Persaingan politik memasuki tahap kampanye, lima Pasangan Calon (Paslon) di Aceh Tengah terlihat mulai menguatkan tim pemenangan tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

Fenomena politik uang bukanlah hal baru di panggung politik Indonesia, namun dampak dan skala masalah ini di tingkat lokal, seperti Aceh Tengah, menimbulkan kekhawatiran akan kualitas demokrasi yang dijunjung tinggi.

Munculnya politik uang di Pilkada Aceh Tengah mencuat setelah adanya pembicaraan warga yang mengaku didatangi oleh Timses.

Mereka meminta mengisi data alamat lengkap hingga menerakan nomor Handphone (HP). Meski belum ada bukti langsung bahwa data tersebut digunakan untuk tujuan politik uang.

"Udah di data sebagian, katanya sih ada uangnya nanti," kata salah satu warga Aceh Tengah.

Seorang warga, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa beberapa Timses secara tidak langsung memberikan iming-iming berupa bantuan atau barang jika bersedia memberikan dukungan kepada calon tertentu. 

"Mereka bilang kalau nanti ada bantuan yang akan diberikan, tapi harus ada nomor telepon yang bisa dihubungi," ujar warga tersebut.

Beberapa sumber TribunGayo.com lainnya menjelasakan warga yang sudah di data nanti akan menerima uang sebesar Rp 200.000 hingga 300.000 per suara.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Tengah, Harjuliska, Senin (7/10/2024) mengatakan hingga kini belum ada laporan terkait peristiwa tersebut.

"Kalau terkait politik uang belum ada laporan kami terima, namun hal lain ada cuma sudah diselesaikan, seperti netralitas ASN dan aparatur desa," kata Harjuliska.

Ia menyampaikan kasus politik uang jika benar ada maka akan masuk ranahnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslih.