HTS Tunjuk Mohammad Bashir sebagai Kepala Otoritas Transisi Suriah

HTS Tunjuk Mohammad Bashir sebagai Kepala Otoritas Transisi Suriah

TRIBUNGAYO.COM - Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok yang sebelumnya berafiliasi dengan Al-Qaeda, resmi menunjuk Mohammad Bashir sebagai kepala otoritas transisi Suriah. 

Penunjukan ini dilakukan setelah HTS mengambil alih kendali penuh atas Suriah melalui serangan besar-besaran yang didukung oleh Turki pada akhir bulan lalu.

Mohammad Bashir sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri di Pemerintahan Keselamatan, entitas yang didirikan HTS pada tahun 2017 untuk mengelola wilayah utara Suriah, khususnya provinsi Idlib. 

Wilayah tersebut merupakan basis utama HTS sebelum operasi militer yang mengakhiri kekuasaan rezim Assad.

Menurut laporan terbaru, Bashir dipilih untuk memimpin pemerintahan transisi Suriah dan kini tengah berkoordinasi dengan Mohammad al-Jalali, perdana menteri sebelumnya. 

Al-Jalali, yang menyatakan kesiapannya untuk "transisi yang lancar," berkomitmen mendukung kepemimpinan Bashir demi menjaga stabilitas.

Dalam pernyataan resmi, Mohammad Bashir diberi mandat untuk membentuk pemerintahan transisi yang bertujuan mengelola situasi pasca-konflik dan mencegah terjadinya kekacauan di Suriah. 

Pemerintahan ini berkantor pusat di Idlib untuk mengatur kota di barat laut Suriah tersebut serta wilayah lain yang dikuasai HTS.

Pemerintahan ini tidak diakui secara internasional dan didanai oleh HTS melalui pajak dan biaya yang dikumpulkan lewat perbatasan Bab Al-Hawa dengan Turki, menurut laporan media.

Al Bashir, yang berasal dari Idlib, sebelumnya menjabat sebagai menteri pembangunan di pemerintahan oposisi hingga ia diangkat menjadi perdana menteri awal tahun ini, seperti yang tercatat di situs web Pemerintahan Penyelamatan Suriah.

Penunjukan Al Bashir untuk membentuk pemerintahan transisi dilakukan setelah pertemuan antara dirinya, pemimpin HTS Ahmed Al-Sharaa, dan Perdana Menteri saat ini, Ghazi al-Jalali, seperti dilaporkan oleh Arabiya TV.

Meskipun Al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal dengan nama perang Mohammed Al-Jolani, menjadi wajah dari HTS, ia tetap menjabat sebagai kepala operasi militer dan kemungkinan akan memainkan peran penting dalam politik domestik maupun internasional.

 Lantas bagaimana sosok Perdana Menteri (PM) Suriah Mohammed al-Bashir yang baru?

Sosok Mohammed al-Bashir

Mohammed al-Bashir adalah seorang insinyur yang lahir pada tahun 1983 di desa Mashoun, Idlib Suriah.

Ia menyelesaikan pendidikan di bidang teknik elektro dari Universitas Aleppo pada tahun 2007 dan memulai kariernya sebagai kepala Departemen Instrumen Presisi di pabrik gas milik Perusahaan Gas Suriah.

Ia pun kemudian melanjutkan  pendidikan di bidang Syariah dan hukum dari Universitas Idlib pada 2021, serta memperoleh sertifikasi dalam manajemen proyek dan organisasi administratif.

Karier politik al-Bashir dimulai saat ia menjadi Direktur Pendidikan Islam di Kementerian Wakaf Pemerintahan Keselamatan Suriah.

Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Menteri Pembangunan dan Kemanusiaan dalam kabinet Ali Keda.

Pada Januari 2024, ia terpilih menjadi Perdana Menteri Pemerintahan Keselamatan, dengan fokus pada reformasi digital dan e-government.

Dilansir The Guardian, pada November 2024 menjadi titik balik dalam sejarah Suriah.

Pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) melancarkan serangan besar ke Suriah barat laut, merebut Aleppo dan wilayah strategis lainnya.

Dalam sebuah konferensi pers, al-Bashir menegaskan bahwa serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan rezim terhadap warga sipil yang menyebabkan eksodus besar-besaran.

Hanya lima hari kemudian, al-Bashir ditunjuk untuk membentuk pemerintahan transisi.

 Dalam pertemuannya dengan pemimpin HTS Abu Mohammad al-Julani dan Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali yang akan lengser, ia menegaskan pentingnya koordinasi dalam memastikan stabilitas di tengah perubahan besar ini.

Dengan latar belakang sebagai insinyur dan politisi yang cakap, al-Bashir menghadapi tantangan besar untuk memimpin Suriah dalam masa pemulihan pasca konflik, sekaligus menata ulang arah negara yang telah lama dilanda perang.

HTS – sebelumnya dikenal sebagai cabang Al-Qaeda di Suriah, Front Nusra. 

AS dan Inggris sedang mempertimbangkan untuk menghapus HTS – bekas afiliasi Al-Qaeda dari daftar teroris menurut mereka.

Pada tahun 2016, Front Nusra berganti nama dan berkembang menjadi Jabhat Fateh al-Sham, sebuah koalisi faksi bersenjata dengan dukungan dari Qatar. 

Tahun berikutnya, Jabhat Fateh al-Sham berubah nama menjadi HTS dalam inisiatif perubahan nama lain yang disponsori Qatar yang bertujuan untuk melegitimasi kelompok tersebut. 

HTS telah dilarang oleh PBB, AS, Inggris, dan Uni Eropa sebagai organisasi teroris. Meskipun AS memberikan hadiah besar untuk kepala pemimpin HTS Abu Mohammad al-Julani, pemimpin ekstremis itu diwawancarai CNN minggu lalu. 

Para pejabat di Washington sedang mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar teroris AS, The Washington Post melaporkan pada tanggal 9 Desember. 

“Pejabat AS tengah berhubungan dengan semua kelompok yang terlibat dalam pertempuran di Suriah, termasuk kelompok utama yang menggulingkan Assad, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang pernah berafiliasi dengan Al-Qaeda dan masih masuk dalam daftar teroris AS,” tulis surat kabar itu. 

Seorang pejabat AS mengatakan kepada media itu bahwa pemerintah AS belum mengesampingkan kemungkinan mencabut sebutan teroris dari HTS untuk memungkinkan kontak dan kerja sama AS yang lebih dalam dengan kelompok itu.

“Kita harus cerdas … dan juga sangat memperhatikan dan pragmatis terhadap realitas di lapangan,” kata pejabat tersebut. 

Pejabat AS lainnya mengatakan Gedung Putih tengah melakukan "penilaian waktu nyata" tentang HTS, yang menguasai Damaskus pada hari Sabtu setelah serangan kilat selama dua minggu yang dilancarkan dari bentengnya di provinsi Idlib, barat laut Suriah.

Pemerintah Inggris juga mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar kelompok teroris terlarang.

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Sosok Mohammad Bashir, Perdana Menteri Suriah yang Baru Usai Rezim Pemerintah al-Assad Tumbang