Prabowo Akan Kumpulkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, Seperti Retret Menteri di Akmil Magelang

TRIBUNGAYO.COM - Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 lalu akan dikumpulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dikumpulkan untuk menjalani retret seperti yang pernah dilakukan Presiden terhadap menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih.

Terhadap lokasi masih dalam pembahasan yakni apakah di Akademi Militer (Akmil) Magelang atau lokasi lain.

Kepala daerah yang bakal ikut dari semua daerah di Indonesia yakni gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Mengutip Kompas.com, Diketahui, retret ini pernah digelar Prabowo dan dilakukan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024. 

"Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril, Jumat.

Kendati begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Polutan Bahasa Artikel Kompas.id Begitu pun tempat pelaksanaannya, termasuk opsi retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

"Ya rencananya seperti (retret) itu, dikumpulkan di satu tempat. Belum tahu (di Magelang atau bukan)," katanya.

Yusril bilang, retret ini dilakukan agar para kepala daerah memiliki perspektif yang sama antar pemda maupun pemerintah pusat.

Terlebih, perlu ada sinkronisasi program antara pemda dengan pemerintah pusat, agar target Presiden Prabowo dapat tercapai.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," jelas Yusril.

Menurut Yusril, keselarasan ini pula yang membuat pemerintah tengah mendiskusikan waktu pelantikan kepala daerah bakal dilaksanakan serentak atau bertahap, mengingat masih banyak sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyatakan, pemerintah tengah mencari opsi agar sebagian kepala daerah yang tidak bersengketa di MK bisa dilantik terlebih dahulu.