Berikut Poin Tuntutan Ratusan Honorer di Gedung DPRK Bener Meriah

Laporan Bustami I Bener Meriah

TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Senin (20/1/2025).

Mereka menyampaikan aspirasi terkait kekecewaan terhadap hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Pemerintah dianggap tidak adil karena tidak memperhatikan masa kerja dan dedikasi mereka.

Aspirasi mereka dituangkan dalam enam poin tuntutan yang disampaikan langsung ke Ketua DPRK Bener Meriah.

Pertama mereka meminta pengangkatan PPPK paruh waktu bagi honorer berstatus R2 dan R3.

Lalu meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RPP Manajemen ASN turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023.

Hal ini diharapkan dapat mengakomodasi pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi ASN penuh waktu.

Pendemo juga mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pengangkatan honorer dalam database BKN menjadi ASN penuh waktu.

Seperti yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meminta agar pemerintah menunda rekrutmen CPNS tahun 2025 hingga masalah pengangkatan honorer dalam database BKN terselesaikan.

Para honorer selanjutnya mendesak revisi UU yang membatasi belanja pegawai di daerah sebesar tiga puluh persen, karena hal ini dianggap menghambat pembayaran gaji PPPK.

"Kami juga menolak status paruh waktu dan menuntut pengangkatan penuh waktu berdasarkan masa kerja yang sudah berkontribusi," ucap para pendemo.

Tuntutan yang disampaikan oleh ratusan tenaga honorer ini mencerminkan kegelisahan mereka atas ketidakpastian status pekerjaan yang mereka jalani selama ini.

Para tenaga honorer berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan solusi konkret.

Melalui regulasi yang lebih jelas dan adil, yang dapat memperbaiki nasib mereka di masa depan.

Mereka menginginkan agar perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang setara dengan pegawai ASN mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwenang.

Perwakilan honorer tenaga guru, Roni Syahputra menilai keputusan Kemenpan RB yang menetapkan honorer berstatus R2 dan R3 yang tidak lulus akan menjadi honorer paruh waktu nilai tidak tepat.

Karena berdampak pada menurunnya besaran gaji yang akan diterima perbulannya.

"Kami yang berstatus honorer R2 dan R3 yang hadir hari ini menolak ditetapkan menjadi honorer paruh waktu.

Karena kami sudah mengabdi di daerah ini selama puluhan tahun,"ucapnya.

Roni bersama ratusan tenaga honorer R2 dan R3 juga meminta solusi dari pemerintah setempat untuk memperjuangkan mereka menjadi honorer full waktu.

"Kita jug meminta kepada Pemkab Bener Meriah untuk tidak membuka seleksi CPNS dan seleksi PPPK tahap kedua sebelum menyelesaikan honorer yang tahap ke satu," pungkasnya. (*)

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Tenaga Honorer Geruduk Kantor DPRK Bener Meriah

Baca juga: Kemenpan RB Tegaskan Kebijakan Pengangkatan Honorer Sebagai PPPK Paruh Waktu Tidak Otomatis

Baca juga: Kemenpan RB Tegaskan Kebijakan Pengangkatan Honorer Sebagai PPPK Paruh Waktu Tidak Otomatis