Pemkab Aceh Tengah Raih Predikat Zona Hijau dalam Pelayanan Publik 2024

Laporan Alga Mahate Ara | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM.BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah, Subhandhy AP MSi, menghadiri acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, berlangsung di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa (21/01/2024).

Dihadiri Pj Gubernur Aceh, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI), Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Forkopimda Aceh, serta para Pj Bupati atau Walikota se-Aceh.

Turut hadir dalam acara ini Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dan Kepala Dinas terkait Kabupaten Aceh Tengah.

Termasuk Kepala Dinas Sosial, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Kepala Bagian Organisasi, serta beberapa kepala puskesmas.

Dalam kesempatan ini, Kabupaten Aceh Tengah berhasil meraih predikat Zona Hijau dengan Kepatuhan Kualitas Tinggi, mencatat nilai sebesar 88,55.

Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

Dalam sambutan Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 

Menurutnya, predikat kepatuhan yang diberikan Ombudsman RI tidak hanya menjadi sebuah penghargaan, tetapi juga pengingat untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Pelayanan publik adalah cerminan langsung dari keberadaan pemerintah dalam kehidupan masyarakat," ujar Pj Gubernur.

Predikat ini tidak hanya sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan demi kesejahteraan rakyat.

"Pertahankan prestasi ini, ambil langkah-langkah strategis, dan teruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif.

Akan tetapi merupakan tanggung jawab moral dan etika sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai langkah strategis.

Seperti memperbarui standar layanan sesuai kebutuhan masyarakat, mengembangkan sistem digital untuk menciptakan layanan terpadu dan transparan.

Serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan yang relevan.

Safrizal menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses ini melalui forum konsultasi publik dan mekanisme pengaduan yang lebih efektif.

“Kami memahami bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi tekad kami untuk terus melakukan pembenahan tidak akan pernah surut,” katanya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Safrizal juga mengapresiasi peran Ombudsman RI yang selama ini telah memberikan dukungan berharga.

“Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan terbaik, dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah,” tutupnya.

Saat ditemui Pj Bupati Aceh Tengah Subhandhy, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas capaian predikat kepatuhan kualitas tinggi yang diraih Kabupaten Aceh Tengah.

Ia menilai penghargaan ini sebagai wujud nyata kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dan bukti peningkatan dari tahun sebelumnya.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja keras kita bersama, tetapi juga menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pelayanan publik di Aceh Tengah.

Kami bersyukur dan bangga, namun kami juga sadar bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan. Komitmen kami adalah terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Subhandhy.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum ini untuk melangkah lebih jauh.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama dan berinovasi.

Mari jadikan penghargaan ini sebagai pijakan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata dari keberadaan pemerintah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Subhandhy menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil, termasuk mempercepat digitalisasi layanan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan memperkuat kolaborasi antarinstansi.

“Kami berkomitmen mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)

Baca juga: CPNS 2025: Ini Perbandingan Pilih Formasi di Instansi Pusat dengan Daerah

Baca juga: Baru Menjabat Kepala BI Perwakilan Aceh, Agus Chusaini Silaturahmi ke Pj Gubernur Safrizal

Baca juga: Masa Panen Berakhir Harga Kopi Arabika Gayo di Bener Meriah Bertahan Rp 17.000 per Bambu