Pj Bupati Aceh Tenggara Perintahkan Kepala OPD Data Seluruh ASN dan Honorer

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

TRIBUNGAYO.COM, KUTACANE - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara, Taufik ST MSi telah memerintahkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab setempat untuk mendata seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN seperti tenaga honorer dan PPPK atau yang lulus CPNS.

"Pj Bupati Aceh Tenggara telah keluarkan surat edaran ke OPD-OPD jajaran Pemkab Aceh Tenggara untuk segera mendata seluruh ASN non ASN hingga yang lulusan CPNS dan PPPK.

Sekarang masih didata dan akan segera dilaporkan jumlahnya dari setiap OPD," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Agara Yusrizal ST kepada TribunGayo.com, Kamis (6/2/2025).

Pendataan ASN dan non-ASN ini juga untuk mengevaluasi para pegawai yang kurang produktif dan tidak disiplin.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini seluruh data ASN dan non-ASN sudah terdata dari masing-masing OPD," kata Sekda Aceh Tenggara.

Sementara, Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara mendesak Pj Bupati untuk segera memetakan atau mendata seluruh tenaga honorer yang ada di OPD-OPD jajaran Pemkab Aceh Tenggara.

"Kita minta tenaga honorer dipetakan di setiap OPD. Kemudian, Pj Bupati juga harus menurunkan tim independen.

Hal itu untuk mendata tenaga honorer di OPD-OPD apakah selama ini benar-benar bekerja sebagai honorer secara terus menerus.

Kita tidak inginkan hanya numpang nama sebagai honorer. Akan tetapi tidak masuk bekerja.

Nah, disinilah kita khawatirkan bakal muncul honorer "siluman" yang dapat menimbulkan masalah bagi honorer yang sebenarnya mengabdi bertahun-tahun," ujar Ketua Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara Dahrinsyah kepada TribunGayo.com, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, pendataan seluruh tenaga honorer di OPD-OPD yang digaji dari anggaran APBK Aceh Tenggara ini cukup penting, karena ini untuk efesiensi anggaran dan menghemat anggaran uang rakyat.

Dan, juga untuk mengetahui bahwa yang benar-benar honorer atau hanya sekedar honorer diatas kertas dalam Surat Keputusan (SK).

"Kita mau tranparansi ke publik yang benar-benar bekerja sebagai honorer terus menerus di OPD.

Jangan cuma honorer namanya ada dalam SK. Inilah pentingnya dilakukan pendataan kembali secara selektif," ujar Dahrinsyah.