Info Terbaru Rencana Pendaftaran CPNS 2025, Ini Penjelasan Kemenpan RB dan BKN

Info Terbaru Rencana Pendaftaran CPNS 2025, Ini Penjelasan Kemenpan RB dan BKN

TRIBUNGAYO.COM - Kabar terbaru mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 masih menjadi tanda tanya besar. 

Hingga saat ini, baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum memberikan kepastian terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2025.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Mohammad Ridwan, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima kebijakan terkait penyelenggaraan seleksi CPNS 2025. 

Ia menegaskan, keputusan tersebut berada di bawah kewenangan Kemenpan-RB.

“Saya belum tahu, kebijakan itu ada di Menpan-RB,” kata Ridwan, seperti dikutip dari Kompas.com pada Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB, Aba Subagja, menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada arahan resmi mengenai pembukaan seleksi CPNS 2025. 

Saat ini, fokus utama Kemenpan-RB adalah menyelesaikan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, yang prosesnya masih berlangsung.

“Belum ada arahan itu, karena mau beresin PPPK 2024 dulu,” ujar.

Meski belum ada keputusan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah masih menghadapi kekosongan hingga 300.000-400.000 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hal ini membuat pemerintah mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka kembali seleksi CPNS.

“Masih ada sekitar 400.000 atau 300.000-an lagi yang memang belum terisi. Nanti kita akan membuka lagi jika Bapak Presiden membolehkan,” ungkap Rini pada Rabu (8/1/2025).

Namun, Rini juga menegaskan bahwa pembukaan tes CPNS 2025 harus menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Selain itu, Kemenpan-RB saat ini sedang melakukan pemetaan ulang jabatan setelah restrukturisasi kementerian yang kini mencapai 48 institusi.

Restrukturisasi kementerian dan lembaga ini merupakan salah satu prioritas kerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.