PPPK Paruh Waktu

Kabar Gembira! Soal Gaji PPPK Paruh Waktu Ada Jaminan Anggaran dari Pemda

Tayang: Selasa, 25 Februari 2025 15:55 WIB

Penulis: Cut Eva Magfirah | Editor: Sri Widya Rahma

Kabar Gembira! Soal Gaji PPPK Paruh Waktu Ada Jaminan Anggaran dari Pemda

Cut Eva Magfirah/TRIBUNGAYO.COM

GAJI PPPK PARUH WAKTU - Foto ilutrasi uang pecahan seratus ribu rupiah dengan latar belakang web sscasn.bkn.go.id yang direkam pada Jumat (31/1/2025). Dengan adanya jaminan anggaran dalam APBD, PPPK Paruh Waktu kini tidak perlu khawatir soal keterlambatan pembayaran gaji. Kemendagri juga meminta Pemda untuk menyesuaikan nomenklatur anggaran secara tepat, sehingga pelaksanaan kebijakan ini berjalan lancar.

Baca Selanjutnya:

Duta Saman Institute: Menjaga Denyut Saman Gayo di Panggung Dunia

Kabar Gembira! Soal Gaji PPPK Paruh Waktu Ada Jaminan Anggaran dari Pemda

TRIBUNGAYO.COM - Pemerintah daerah (Pemda) kini diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1/227/SJ, yang bertujuan untuk memastikan pembayaran gaji tepat waktu dan menghindari keterlambatan yang selama ini sering dialami tenaga honorer.

Gaji PPPK Paruh Waktu Dijamin dalam APBD

Setelah pegawai dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu, gaji mereka harus dianggarkan dalam kode rekening yang sesuai dengan aturan Kemendagri tentang klasifikasi dan nomenklatur keuangan daerah.

Selain itu, Surat Plt. Sekjen Kemendagri Nomor 900.1.1/227/SJ tertanggal 16 Januari 2025 menjadi pedoman teknis bagi Pemda dalam menyusun penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu.

Surat ini juga memuat pembaruan nomenklatur anggaran untuk memastikan bahwa gaji pegawai dapat dibayarkan secara tepat waktu dan sesuai regulasi.

Pedoman Teknis Penganggaran Gaji PPPK Paruh Waktu

Mengacu pada aturan tersebut, Pemda wajib memenuhi beberapa ketentuan dalam pengalokasian anggaran gaji PPPK Paruh Waktu, antara lain:

1. Penataan Pegawai Non-ASN Sesuai Regulasi

Kemendagri menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN harus merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang mewajibkan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK atau PPPK Paruh Waktu paling lambat Desember 2024.

Setelah tenggat waktu tersebut, pengangkatan pegawai non-ASN tidak diperbolehkan kecuali melalui mekanisme PPPK. Pemda yang tidak mengikuti ketentuan ini berisiko mendapatkan sanksi administratif.

2. Dasar Penganggaran Gaji PPPK Paruh Waktu

Surat Kemendagri ini juga mengacu pada beberapa diktum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, di antaranya:

Diktum Pertama: Ketentuan umum terkait PPPK Paruh Waktu.
Diktum Ketiga: Tata kelola kepegawaian PPPK Paruh Waktu.
Diktum Kesembilan Belas dan Kedua Puluh: Mekanisme teknis penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu.

3. Alokasi Anggaran dalam APBD

Pemda diwajibkan mengalokasikan anggaran gaji PPPK Paruh Waktu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan klasifikasi yang sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.

Jika APBD tahun berjalan belum mencukupi, Pemda dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2025.

Perubahan ini wajib dilaporkan kepada DPRD setempat sebagai bentuk transparansi anggaran.

4. Alternatif Pendanaan Jika Anggaran Tidak Mencukupi

Sebagai solusi jika BTT tidak mencukupi, Kemendagri memberikan beberapa alternatif pendanaan bagi Pemda, di antaranya:

Penjadwalan ulang program atau kegiatan lain dalam APBD untuk memprioritaskan gaji PPPK Paruh Waktu.
Pengalihan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Pemanfaatan kas daerah yang tersedia untuk menutupi kekurangan anggaran tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki sistem kepegawaian di Indonesia.

Dengan adanya jaminan anggaran dalam APBD, PPPK Paruh Waktu kini tidak perlu khawatir soal keterlambatan pembayaran gaji.

Kemendagri juga meminta Pemda untuk menyesuaikan nomenklatur anggaran secara tepat, sehingga pelaksanaan kebijakan ini berjalan lancar.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur negara serta mendukung reformasi birokrasi di sektor kepegawaian.

Dengan penerapan kebijakan ini, PPPK Paruh Waktu kini memiliki kepastian gaji yang lebih baik.

Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu

Mengutip dari Kompas.com dalam KepmenPANRB No.16 Tahun 2025, diatur pula gaji yang diterima PPPK paruh waktu, yaitu sesuai dengan gaji yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum wilayah.

Berikut bunyi aturan gaji PPPK paruh waktu dalam peraturan tersebut:

"PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah."

Tak hanya gaji per bulan, PPPK paruh waktu juga berhak mendapat fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tunjangan dan fasilitas jabatan, atau tunjangan dan fasilitas individu.

Sebagai gambaran untuk memperkirakan besaran upah PPPK paruh waktu, berikut rincian Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia mulai 2025: