CPNS 2025: Peluang ASN Kemenkumham Lewat Jalur Sekolah Kedinasan? Simak Persyaratannya

TRIBUNGAYO.COM - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka peluang bagi para siswa yang bercita-cita menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur sekolah kedinasan. 

Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan sekaligus berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) bisa menjadi pilihan.

Politeknik Pengayoman Indonesia

Sebelumnya, Kemenkumham memiliki dua sekolah kedinasan, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). 

Namun, sejak tahun lalu, keduanya telah digabung menjadi satu institusi dengan nama Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).

Penggabungan ini dilakukan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dengan tujuan meningkatkan efisiensi manajemen dan operasional pendidikan di lingkungan Kemenkumham.

Bagi yang ingin menjadi ASN di Kemenkumham, mendaftar ke Poltekpin bisa menjadi langkah awal yang tepat. 

Dengan status ikatan dinas dan biaya pendidikan yang ditanggung negara, sekolah kedinasan ini memberikan peluang besar untuk berkarier sebagai PNS setelah lulus.

Keuntungan Kuliah di Sekolah Kedinasan Kemenkumham

Poltekpin berstatus ikatan dinas, yang berarti lulusannya memiliki kesempatan langsung menjadi CPNS di Kemenkumham. 

Selain itu, biaya pendidikan di sekolah kedinasan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mahasiswa tidak perlu membayar biaya kuliah.

Setelah menyelesaikan pendidikan, lulusan Poltekpin akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya, antara lain:

• Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan bagi lulusan program pemasyarakatan.
• Jabatan Analis Keimigrasian bagi lulusan program keimigrasian.

Syarat Pendaftaran Sekolah Kedinasan Kemenkumham 2025

Melansir dari kompas.com pada Minggu (2/3/2025) sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) adalah pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun atau setara dengan Strata 1 (S1).

Biaya pendidikan di Poltekip dan Poltekim tidak dibebankan kepada taruna taruni karena seluruh biaya kuliah ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

Setelah lulus akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan.